Rapat Paripurna Istimewa DPRD Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Tahun 2012

Agustus 16, 2012
Rapat Paripurna Istimewa DPRD Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Tahun 2012 Pimpinan Sidang saat menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

DPRD Kabupaten Wonosobo menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-67 Tahun 2012 di Gedung DPRD Kabupaten Wonosobo, Kamis (16/8). Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Joko Wiyono, SE tepat pukul 09.45 WIB. Selain Ketua, Pimpinan dan Anggota DPRD,

turut hadir dalam acara tersebut Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Eksekutif dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, Para peraih keteladanan dan prestasi Kabupaten Wonosobo, serta Para Pejuang Veteran, Tokoh Agama,  Tokoh  Organisasi  Masyarakat, LSM serta Pimpinan Partai Politik. Dalam Sambutannya Joko Wiyono menyampaikan “semoga pelaksanaan momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 67, sesuai Tema Dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, kita bekerja keras untuk kemajuan bersama, kita tingkatkan pemerataan hasil – hasil pembangunan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat kita laksanakan dengan baik, kami tetap optimis, selama ada persatuan dan kesatuan, dengan kesungguhan, dan semangat kerja keras, tentunya masih ada harapan yang dapat kita raih guna pemerataan hasil - hasil pembangunan demi menyongsong masa depan yang lebih baik.”

Untuk selanjutnya sebagai acara rutinitas setiap tahunnya telah diadakan pemilihan para teladan dan prestasi dari berbagai macam bidang maupun kegiatan-kegiatan lain di Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2012 ini terdapat 203 peserta para teladan dan prestasi yang terbagi dalam Kategori prestasi Siswa, Guru dan Kepala Sekolah, Kategori prestasi Olahraga dan Seni, ,Kategori prestasi Kader Kesehatan, Kategori prestasi Perpustakaan Sekolah dan Desa/Kelurahan, Kategori prestasi Akademik dan Desain maupun Karya Tulis, baik di Tingkat Kabupaten, Tingkat  Karisidenan, mapun Tingkat Provinsi, dan Tingkat Nasional “ 

Kemudian setelah dibacakan daftar nama para teladan dan prestasi, tepat pukul 11.00 WIB, melalui layar kaca TV, Presiden RI telah memasuki Gedung DPR RI untuk menyampaikan pidato kenegaraannya di depan pimpinan dan anggota DPR RI yang juga direlay oleh DPRD Kabupaten Wonosobo melalui siaran langsung TVRI Nasional,

 

Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya menyambut HUT Kemerdekaan RI ke 67 Tahun 2012 mengangkat enam isu utama yaitu  Pemberantasan Korupsi; Reformasi Birokrasi dan Good Governance; Kekerasan dan benturan sosial; Iklim investasi dan kepastian hukum; Pembangunan Infrastruktur; dan Kebijakan fiskal menghadapi krisis ekonomi global. Dalam Isu Pertama Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang akan merusak sendi-sendi penopang pembangunan. Genderang perang terhadap korupsi tidak boleh kendur. Korupsi harus kita kikis habis. Memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa, harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Tidak boleh ada intervensi terhadap instansi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Intervensi seperti ini, justru akan menimbulkan rasa ketidakadilan. Biarkanlah hukum bekerja dengan mekanisme dan caranya sendiri, dalam menemukan keadilan.

Isu yang kedua mengenai reformasi birokrasi dan good governance menjadi sangat penting, untuk itu Presiden mewajibkan agar seluruh jajaran birokasi dapat lebih meningkatkan peran dan fungsinya secara optimal dan maksimal. Pelayanan publik harus menjadi salah satu bagian mendasar dalam reformasi birokrasi. Percepatan reformasi birokrasi, tidak dapat ditawar-tawar, agar tercipta jajaran aparatur negara yang handal, profesional, dan bersih, berdasarkan kaidah-kaidah good governance and clean government.

Isu yang ketiga mengenai kerukunan masyarakat dan benturan sosial. Isu ini menjadi persoalan yang serius. Kita harus menghindarkan diri dari kekerasan horisontal, baik yang dipicu oleh sengketa lahan, ekses pilkada, maupun perbedaan pandangan dan keyakinan. Kita harus menghidarkan diri dari sikap mau menang sendiri dan memaksakan kehendak. Negeri kita justru harus menjadi etalase dari harmoni dan toleransi, bukan konflik dan kekerasan horisontal. Sesungguhnya aksi-aksi kekerasan dan konflik komunal itu bisa kita cegah jika semua pihak peduli, bertanggung jawab dan terus menjaga kerukunan dan ketentraman kehidupan masyarakat kita.

Isu yang keempat, terkait dengan iklim  investasi dan kepastian hukum. Kita menyadari bahwa kita masih mengalami sejumlah hambatan iklim investasi dan kepastian hukum yang dikeluhkan oleh berbagai kalangan. Kedua hal itu berpotensi menciptakan ketidakpastian, ekonomi biaya tinggi (high cost economy), dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas. Juga ada keluhan ketika urusan pada tingkat pusat sudah selesai, justru hambatannya ada di daerah.  Kita perlu terus bekerja keras untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi itu. Kita telah dan sedang mengevaluasi 13.520 Peraturan Daerah, dan 824 Peraturan Daerah telah kita batalkan.

Isu yang kelima mengenai pembangunan infrastruktur, terkait erat dengan isu keempat yang saya kemukakan tadi. Sebab, jika iklim investasi terasa menyejukkan dan kepastian hukum  mendapat tempat yang selayaknya, maka terbuka lebar bagi kita untuk lebih banyak membangun Infrastruktur di seluruh tanah air. Potensi dan peluang yang terbentang luas di negara kita, sesungguhnya akan menarik bagi para investor untuk berinvestasi. Inilah peluang emas atau “golden opportunity” yang tidak boleh disia-siakan. Untuk dapat lebih mengoptimalkan ‘golden opportunity', ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan syarat keharusan (necessary condition).

Terakhir, isu yang keenam mengenai kesehatan fiskal. Di tengah-tengah ketidakpastian lingkungan ekonomi global,  Indonesia semakin tertantang untuk mampu menjaga kesehatan fiskal kita. Keseimbangan antara kebijakan fiskal yang mampu memberikan stimulus pembangunan sekaligus mengedepankan semangat kehati-hatian (prudent) perlu dilakukan. Rasio defisit anggaran terhadap total PDB, perlu dijaga pada tingkat yang aman. Selain itu, upaya peningkatan kualitas belanja negara terus dilakukan  baik melalui upaya efisiensi, menjamin kelancaran penyerapan anggaran, dan penghilangan sumber-sumber kebocoran anggaran.

Dipenghujung acara Ketua DPRD, Joko Wiyono, SE menyampaikan Terimakasih dan mengucapkan selamat dan bangga serta memberikan apresiasi kepada para teladan dan peraih prestasi dengan harapan kedepan akan lebih baik lagi dan lebih dewasa tentunya, sebagai generasi penerus bangsa dan dapat menjadi panutan bagi masyarakat di lingkungannya,  Dan tadi kita telah mengikuti bersama dan mendengarkan siaran langsung melalui monitor TV Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dari awal hingga selesai, sehingga kita telah mengetahui, dan mengantisipasi segala permasalahan dan perkembanganya, semoga bermanfaat bagi kita semua terutama dapat dijadikan wacana dan pedoman yang baik dalam pengambilan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan, khususnya selaku penyelenggara Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA YANG KE 167 TAHUN 2012