DPRD Wonosobo Terima Kunjungan Kerja DPRD Kulonprogo dan DPRD Kota Surakarta

April 25, 2018
DPRD Wonosobo Terima Kunjungan Kerja DPRD Kulonprogo dan DPRD Kota Surakarta Ketua DPRD Wonosobo saat menerima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Kulonprogo dan Kota Surakarta

Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Afif Nurhidayat, didampingi Wakil Ketua DPRD, M.Albar beserta Ketua Komisi A DPRD Wonosobo, Suwondo Yudhistiro dan Ketua Komisi B DPRD Wonosobo, Aziz Nuriharyono, didampingi beberapa anggota Komisi A dan Komisi B, menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kulonprogo dan DPRD Kota Surakarta disaat bersamaan, Selasa, 24 April di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Wonosobo.

Menurut Ketua Rombongan yang juga Ketua DPRD Kulonrpogo, Akhid Nuryati, pihaknya sengaja melakukan kunjungan kerja ke DPRD Wonosobo, dalam rangka meningkatkan kiprah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Kulonprogo, sehingga bisa menjadi motor penggerak sektor ekonomi riil di tingkat masyarakat desa, sehingga pihaknya perlu melakukan kunjungan ke Wonosobo, dalam rangka mencari referensi atau masukan-masukan guna lebih mengoptimalkan BUMDes.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Wonosobo, Afif Nurhidayat, menyampaikan bahwa salah satu upaya  untuk  lebih meningkatkan  keberdayaan  masyarakat , khususnya di sektor ekonomi, dilakukan  dengan mendorong peran aktif mereka dalam pembangunan, melalui upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal seperti one village one product, melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), meskipun BUMDesa Wonosobo termasuk dalam wilayah rintisan.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo, Suwondo Yudhistiro, menambahkan bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6/2014 tentang Desa, maka desa tidak lagi menjadi objek pasif, namun menjadi pusat dari proses pembangunan yang dilaksanakan. Tujuan dari paradigma baru desa membangun Indonesia yang dikawal oleh Undang- Undang RI Nomor 6/2014 ini tidak saja sekadar menjadikan desa membangun, namun menjadikan desa berdikari yaitu desa dengan kondisi institusi sosial desa berdaulat memperjuangkan hajat hidupnya tanpa dominasi dari kekuatan-kekuatan di luar dirinya untuk menghisap kekuatan hidup warga desa dengan memperhitungkan potensi dan kebutuhannya.

Pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten Wonosobo, untuk serius melakukan hal tersebut melalui program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi Desa dan pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini merupakan wujud eksistensi Pemerintah dalam membangun ekonomi pedesaan melalui strategi penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang merupakan revitalisasi dari program peningkatan keberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya pembangunan sektor-sektor perdesaan dengan mendorong pertumbuhan sektor industri melalui penyediaan bahan pangan dengan maksud mengembangkan dan meningkatkan usaha ekonomi menjadi lebih berkualitas dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini diimplementasikan dalam wujud kegiatan yang digunakan untuk memfasilitasi lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa, antara lain dengan kegiatan pengembagan BUMDes, pengembangan ekonomi rakyat dan penggalian potensi, rintisan dan pengembangan BUMDes. Saat ini dari 236 desa di Wonosobo, sudah ada 88 BUMDesa yang terbentuk dan 35 diantaranya sudah berjalan dengan baik dan telah berkontribusi bagi perekonomian masyarakat.

Sedangkan Ketua Rombongan DPRD Kota Surakarta, Umar Hasyim, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, pihaknya sengaja melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Wonosobo, untuk melakukan kaji banding seputar penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPj yang disampaikan Kepala Daerah, sehingga rekomendasi yang disampaikan bisa menjadi masukan komprehensif bagi Pemerintah Daerah, yang ujungnya bisa menjadikan pembangunan di daerah lebih maju dan lebih optimal.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi B DPRD Wonosobo, Aziz Nuriharyono, menyampaikan bahwa bahwa LKPJ 2017 merupakan bagian dari siklus rutin tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di mana Bupati menyampaikan keterangan tentang hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan ketentuan perundangan, bahwa dalam kerangka regulasi, LKPJ ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD yang merupakan aturan turunan dari Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Pasca Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, belum ada Peraturan Pemerintah yang secara teknis menjelaskan tentang format dan sistematika pelaporan kinerja Bupati sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Maka sesuai dengan substansi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LKPJ Tahun 2017 difokuskan ke dalam 4 jenis atau tingkat urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan ditambah fungsi penunjang dan fungsi lain urusan pemerintahan.

Pihaknya mendorong Pemerintah Daerah Wonosobo agar LKPj fokus pada isu tahunan yang tertuang pada RPJMD Tahun 2016-2021, yang selanjutnya dijabarkan pada prioritas-prioritas pembangunan. Pihaknya juga mengajak Pemerintah Daerah agar LKPj menjadi sebuah bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran daerah, sekaligus sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta untuk mendukung reformasi birokrasi di bidang tata kelola perencanaan dan penganggaran, sehingga akan menghasilkan Pemerintahan yang optimal dan bisa mensejahterakan masyarakat.