DPRD Sampaikan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati TA 2017

April 19, 2018
DPRD Sampaikan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati TA 2017 Ketua DPRD saat menyerahkan rekomendasi LKPj kepada Bupati Wonosobo

DPRD Kabupaten Wonosobo menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2017, dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, yang digelar Kamis, 19 April di Ruang Rapat Utama DPRD.

Dalam Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Afif Nurhidayat, didampingi Wakil Ketua DPRD, M.Albar, Heru Irianto dan Sumardiyo, serta dihadiri anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dan Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, beserta Sekretaris Daerah dan beberapa Pimpinan OPD tersebut, anggota DPRD, Murkamtoro Prasetyo, membacakan rekomendasi DPRD.

Rekomendasi yang diberikan, terbagi dalam 3 rekomendasi. Rekomendasi pertama, adalah rekomendasi terkait aspek legal formal, bahwa LKPj merupakan salah satu bentuk laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah sesuai Pasal 69 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka bentuk LKPj adalah laporan kinerja non keuangan yang dirumuskan dalam bentuk indikator Kinerja.

Pengukuran Kinerja dalam LKPJ adalah untuk menilai seberapa besar perbedaan (gap) antara kinerja aktual (LKPj) dengan kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan perbedaan tersebut harus dirumuskan permasalahan dan solusinya  untuk selanjutnya disusun rekomendasi oleh DPRD bagi perbaikan dalam penyelenggaraannya.

Terkait pengaturan tentang sistem perencanaan dan penganggaran daerah, kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang di usung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendapatkan penguatan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 melalui penyusunan rencana kerja pembangunan daerah. Untuk mengakomodasi semangat penguatan peranan DPRD sebagai bagian dari unsur penyelenggaran pemerintahan daerah maka diperlukan penyusunan regulasi tentang sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Melalui regulasi tersebut diharapkan akan terbangun kegiatan perencanaan dan penganggaran daerahdalam suatu mekanisme yang transparan, partisipatif  dan akuntabel.

Rekomendasi kedua adalah rekomendasi kinerja, yang meliputi 5 aspek, yaitu capaian Capaian indikator makro ekonomi dan sosial daerah, Capaian indikator kinerja keuangan daerah, Capaian indikator kinerja Visi dan Misi Daerah, Capaian indikator dari sisi 3 aspek Pembangunan Daerah, Capaian indikator kinerja per Urusan. Untuk capaian indikator makro ekonomi dan sosial daerah, DPRD memberikan catatan kritis, bahwa kinerja makro ekonomi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi sudah cukup progresif yang ditandai dengan tren pertumbuhan ekonomi selalu meningkat setiap tahunnya dan pertumbuhan inflasi yang menurun setiap tahunnya. Namun demikian kinerja ekonomi Pemkab Wonosobo berbanding terbalik dengan capaian indikator makro sosial seperi penurunan angka kemiskinan. Hal ini berarti kinerja ekonomi yang progresif tidak berdampak pada penuruan angka kemiskinan. Kemudian laju penurunan angka kemiskinan cendrung rendah. Pada tahun 2017 angka kemiskinan sebesar 20.32%, sementara tahun 2016 20,53% atau hanya berkurang 0,31% saja. Penurunan ini sejalan dengan perbandingan tahun 2013-2017 yang berhasil diturunkan dari  22.08% menjadi 20.32%, atau hanya turun 1,76% selama 5 tahun atau rata-rata sebesar 0,26%/tahun.

Untuk itu DPRD merekomendasikan agar Pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo segera mengevaluasi ulang strategi program dan kegiatan yang oriensinya untuk penanggulangan kemiskinan, sehingga ditemukan cara – cara yang lebih efektif dalam pengurangan jumlah penduduk miskin. Pemkab Wonosobo juga harus mampu memperbaiki kebijakannya pada sektor pertanian dalam arti luas (meliputi pertanian, kehutanan dan perikanan), hal ini disebabkan oleh karena sektor pertanian pertumbuhannya menurun dibanding sektor besar lainnya, disamping itu juga jumlah penduduk yang hajat kehidupannya bergantung pada sektor pertanian cukup besar.

Selain itu, desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga kemiskinan secara signifikan dapat berkurang, misalnya dengan kebijakan pemanfaatan Dana desa dan ADD (belanja Pemdes dalam APBdes) untuk kegiatan yang lebih produktif.

Agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo meningkat lebih progresif pada masa yang akan datang dan berdampak pada pemerataan ekonomi. Diharapkan pemerintah daerah kedepan, lebih serius dan konsisten dapat menyusun dan melaksanakan kebijakan yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui peningkatkan konsumsi masyarakat dengan cara menjaga daya beli masyarakat tidak turun (misalnya dengan pengendalian inflasi yang ketat dan perluasan lapangan kerja), meningkatkan belanja pemerintah yang lebih produktif dengan cara memperbaiki struktur alokasi belanja dalam APBDdan peningkatan investasi daerah dengan cara menciptakan kebijakan yang ramah terhadap investor sekaligus penguatan sector informal yakni pengembangan dan penguatan UMKM.

Adapun untuk capaian visi dan misi, DPRD memberikan catatan kritis bahwa dari visi Bupati Wonosono 2016-2021 akan ditempuh melalui 5 misi meliputi 52 indikator, 5 Tujuan dan 16 sasaran dengan 52 indikator, untuk itu agar hal ini tercapai, perlu adanya komitmen pemerintah daerah terhadap ketercapaian semua misi pemerintah daerah. Kemudian perlu perhatian pemerintah daerah terhadap indikator-indikator yang belum tercapai serta perlu membangun kebersamaan dengan semua unsur pemerintahan daerah untuk merumuskan penyebab, masalah dan kendala mengapa indicator kinerja sasaran tersebut belum memenuhi target, kemudian untuk menjadi dasar perbaikan managemen program dan kegiatan atau pendanaan pada tahun mendatang sehingga lebih efektif memenuhi sasaran pembangunan.

Sedangkan keberhasilan capaian indikator kinerja urusan adalah 56 % atau tergolong rendah, yang mana hal ini diperoleh dengan hanya membandingkan data dalam LKPJ saja, namun apabila dikaji sesuai dengan ketentuan PP 3 tahun 2007 jo Permendagri 86 tahun 2017 yang menyatakan bahwa LKPJ didasarkan pada indikator perencanaan dalam RKPD maka capaianya hanya sekitar 25%. Terkait hal ini DPRD memberikan rekomendasi, perlunya komitmen pemerintah daerah  untuk menjadikan indikator RKPD Penetapan sebagai dasar penyusunan indikator RKPD Perubahan dan perlu komitmen pemeritah daerah untuk menjadikan indikator RKPD Perubahan sebagai  basis penilaian LKPj sebagaimena ketentuan PP 3 Tahun 2007 jo Permendagi 54 tahun 2010 jo Permendagri 86 Tahun 2017.

Selain itu, perlunya perumusan langkah-langkah konkret dan terukur untuk mencapai indikator dalam target RKPD yang tidak atau belum tercapai, perlunya kesadaran pemerintah daerah bahwa  capaian indikator dalam LKPj akan berkaitan langsung dengan perencanaan tahun berikutnya yang akan terakumuasi menjadi laporan kinerja kepala daerah pada akhir masa jabatan dalam pencapaian visi, misi dan program kepala daerah, perlu kesadaran pemerintah daerah tentang sinkronisasi indikator kinerja dalam RPJMD, RKPD dan RKPD Perubahan dan LKPj demi mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan perlunya penyusunan mekanisme koordinasi dan evaluasi  yang baik dan jelas dalam pencapaian pembangunan baik dalam lingkungan internal pemerintah daerah dimana sekda sebagai pemagang fungsi kebijakan, monitoring dan evaluasi maupun dengan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah.

Selain itu, perlu adanya sikap keterbukaan dan kebersamaan antar unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyusun target kinerja dengan laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah, perlu Penataan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya, perlu evaluasi rutin dan berkala  terhadap kinerja organisasi perangkat daerah, termasuk menyangkut leadership pimpinan OPD serta Pemerintah daerah perlu  menyiapkan SDM yang berkompeten dan memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan Undang-undang Aparatur Sipil Pemerintah (ASN).

Rekomendasi ketiga adalah rekomendasi aspek politis, agar Bupati agar segera menindaklanjuti peraturan daerah yang sudah disahkan dengan membuat Peraturan Bupati. Selain itu pelaksanaan masuk kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) 5 (Lima) hari kerja agar dioptimalkan, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dibidang Pelayanan publik, agar Pelayanan yang diberikan tidak terbengkalai.

Di sisi lain perlunya komunikasi aktif antara Bupati dengan DPRD beserta Forkompinda maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelesaikan berbagai persoalan, dan perlunya kehati-hatian Bupati dalam membuat disposisi, terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan, jangan sampai berpotensi menimbulkan persoalan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pelaksana. Karena perumus disposisi adalah orang diluar sistem Pemerintahan.

Bupati juga harus tegas memberikan sanksi dan arahan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja Pemerintahan. Jangan sampai penyajian data indikator kinerjanya berbeda antara dokumen dengan yang dilaporkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan. Selai itu perlunya Konsistensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugasi oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang membahas mekanisme dan tahapan penyusunan laporan-laporan yang berkaitan dengan target capaian kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baik capaian tahunan maupun lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rekomendasi politis lainnya adalah perlunya ketegasan Bupati terhadap kewenangan yang dimiliki, untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum baik yang bersifat keputusan maupun ketertiban umum, yang berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat. Seperti halnya keputusan berkaitan dengan ditutupnya Rita Pasar Raya di Wonosobo.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, dan memasukkan investor yang bisa mengurangi pengangguran, dampak dari ditutupnya beberapa perusahaan serta menurunnya perekonomian di Wonosobo. Terkait  masih  banyaknya  Aset Milik daerah yang tidak bergerak berupa tanah belum terdata dan teridentifikasi,  yang dalam pembuatan sertifikat terkendala bukti kepemilikan atau hak sebagai  aset daerah, sehingga tidak bisa diterbitkan sertifikatnya, untuk itu perlu upaya penyelesaian yang serius dalam rangka menertibkan Manajemen Pengelolaan Aset Daerah sehingga aset-aset milik daerah akan bisa terselamatkan, baik  yang  di  tingkat Kabupaten, Kecamatan  maupun tingkat  kelurahan  dan  perdesaan sehingga nantinya tidak akan mengganggu opini WTP.

Kemudian Pembangunan Pasar Induk Wonosobo masih selalu menjadi perbincangan sensitif disemua lapisan masyarakat,  karena sampai saat ini belum ada aktivitas pekerjaan pembangunan pasar induk. Para pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen  sudah sangat mendambakan untuk bisa segera melakukan aktivitas jual beli di pasar induk  Wonosobo yang merupakan pilar perekonomian di Kabupaten Wonosobo. DPRD mengingatkan kembali, bahwa berdasarkan kesepakatan (MOU) antara Bupati dengan DPRD Pembangunan Pasar Induk Wonosobo dilaksanakan dengan sistem multy years selama 3 (Tiga) tahun dan berakhir pada Tahun 2018, akan tetapi sampai sekarang belum dilaksanakan pembangunannya. Harus diantisipasi jangan sampai berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Sedangkan terkait dengan rencana pemindahan Kantor Disdukcapil ke kantor Disnakertrans dan Kantor disnakertrans ke BLK yang belum terealisasi, agar segera merelisasikan perpindahan kantor tersebut, karena sifatnya mendesak dan kantor lama sudah tidak sesuai dengan rasio jumlah kebutuhan masyarakat yang harus dilayani setiap harinya.