Bupati Sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Tahun Anggaran 2017

April 02, 2018
Bupati Sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Tahun Anggaran 2017 Bupati saat serahkan Dokumen LKPJ Bupati TA 2017

Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Tahun Anggaran 2016, dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Afif Nurhidayat, didampingi tiga Wakil Ketua DPRD, Senin, 2 April di Ruang Utama DPRD.

Menurut Bupati, seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaporan LKPJ 2017 yang disampaikan adalah bagian dari siklus rutin tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di mana Bupati menyampaikan keterangan tentang hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyampaian LKPJ ini sudah diawali dengan surat No. 130/040/2018 tertanggal 27 Maret 2018 perihal LKPJ Bupati Wonosobo Tahun Anggaran 2017, sekaligus permohonan kepada DPRD Wonosobo untuk mengagendakan pembahasan LKPJ dimaksud. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perundangan, pihaknya akan menyampaikan secara singkat pengantar dokumen LKPJ ini untuk kemudian dibahas oleh Dewan bersama jajaran eksekutif sesuai penjadwalan yang sudah ditetapkan.

Dalam kerangka regulasi, LKPJ ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD yang merupakan aturan turunan dari Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Pasca Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, belum ada Peraturan Pemerintah yang secara teknis menjelaskan tentang format dan sistematika pelaporan kinerja Bupati sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Maka sesuai dengan substansi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LKPJ Tahun 2017 dijabarkan ke dalam 4 jenis atau tingkat urusan yaitu: urusan wajib pelayanan dasar sebanyak 6 urusan, urusan wajib non pelayanan dasar sebanyak 18 urusan, urusan pilihan sebanyak 7 urusan, ditambah 4 fungsi penunjang dan 3 fungsi lain urusan pemerintahan.

Urusan wajib pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan urusan sosial. Enam urusan ini terkait langsung dengan kewajiban Negara untuk memberikan layanan dasar kepada warga pada aspek yang paling fundamental. Selanjutnya, urusan wajib non pelayanan dasar mencakup urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Selanjutnya, urusan pilihan meliputi urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, serta perindustrian dan transmigrasi. Di luar ketiga jenis urusan tersebut, masih ada fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Juga ada fungsi lain yaitu kerjasama daerah; pengawasan, hukum dan penataan peraturan perundang-undangan dan administrasi pemerintahan.

Berdasarkan fokus isu tahunan pada periode pertama RPJMD Tahun 2016-2021, maka tema pembangunan tahun 2017 adalah “Pemantapan Kualitas Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Daerah Guna Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan”. Tema tersebut dijabarkan ke dalam fokus prioritas pembangunan pada enam isu, yakni meningkatkan kualitas reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sesuai perspektif hak warga, mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan, pemerataan dan daya saing daerah, meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan, meningkatkan pembangunan perdesaan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran, penguatan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas dan kawasan didukung dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata, koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim, serta penguatan penyelenggaraan trantibum dan linmas untuk menopang proses demokratisasi.

Dari sisi kebijakan keuangan Daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2017 sisi pendapatan dianggarkan sebesar 1 triliun 843 milyar 308 juta 209,585 ribu rupah dapat direalisasi sebesar 1 triliun 829 milyar 284 juta 528,788 ribu rupiah atau 99,24% yang berarti kurang dari anggaran sebesar 14 milyar 23 juta 680,797 ribu rupiah. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 setelah Perubahan sebesar 2 triliun 613 juta 704,761 ribu rupiah dapat direalisasi 1 triliun 715 milyar 290 juta 159,198 ribu rupiah atau 85,74% kurang dari anggaran sebesar 285 milyar 323 juta 545,563 ribu rupiah.

Untuk Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017,  Pembiayaan Penerimaan direncanakan sebesar 178 milyar 535 juta 995,176 ribu rupiah, dapat direalisasi sebesar 178 milyar 694 juta 891,234 ribu rupiah atau 100,09%, lebih dari anggaran sebesar 158 juta 896,058 ribu rupiah yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) direncanakan 178 milyar 535 juta 995,176 ribu rupiah dapat direalisasi sebesar 178 milyar 694 juta 891,234 ribu rupiah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah direncanakan 0 rupiah dapat direalisasi sebesar 158 juta 896,058 ribu rupiah, Pembiayaan Pengeluaran direncanakan sebesar 21 milyar 230 juta 500 ribu rupiah, dapat direalisasi sebesar 21 milyar 230 juta 500 ribu ru[iah atau 100 % berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang dianggarkan 21 milyar 230 juta 500 ribu rupiah dapat direalisasi sebesar 21 milyar 230 juta 500 ribu rupiah atau 100 %, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2017 sebesar 271 milyar 458 juta 760,824 ribu rupiah.

Dari implementasi APBD Tahun 2017 tersebut, sebagian besar belanja dipaka untuk belanja pelayanan dasar maupun layanan wajib yang bersifat penting untuk mendukung visi RPJMD, pada delapan isu prioritas Daerah tahun 2017. Bupati menegaskan kembali komitmen tentang upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah, sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sekaligus untuk mendukung reformasi birokrasi di bidang tata kelola perencanaan dan penganggaran.

Meneurutnya, di tahun 2018 ini pihaknya sudah mulai mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran secara elektronik (e-planning dan ebudgetting) secara menyeluruh untuk perencanaan RKPD Tahun 2019. Proses tersebut sudah dimulai dari Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten yang semuanya sudah menggunakan e-planning sebagai sistem tunggal dalam perencanaan.

Relevan dengan hal tersebut, pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan apresiasi kepada segenap anggota dewan atas usulan kegiatan untuk RKPD tahun 2019 yang sudah diinput melalui sistem tersebut. Selanjutnya, sesuai dengan siklus perencanaan daerah, pihaknya akan melakukan proses verifikasi usulan tersebut sesuai dengan kewenangan kabupaten, mempertimbangkan prioritas daerah dan proyeksi kemampuan keuangan daerah tahun 2019.

Proses tersebut sekaligus merupakan sinkronisasi dari lima pendekatan perencanaan ke dalam sistem perencanaan elektronik, termasuk pendekatan politis sebagai salah satu komponennya. Terkait dengan perkembangan inisiatif perencanaan dan penganggaran secara elektronik ini, Bupati menyampaikan, bahwa pada Rabu 28 Maret 2018, beberapa perangkat daerah Pemkab Wonosobo diundang oleh KPK untuk dimonitor progress report rencana aksi penanggulangan korupsi, yang didalamnya termasuk juga penerapan integrasi perencanaan dan penganggaran secara elektronik. Pada kesempatan tersebut, KPK memastikan bahwa sistem perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Wonosobo sudah menggunakan kaidah yang benar sesuai prinsip- prinsip perencanaan.

Oleh karena itu, Bupati meminta komitmen dan dukungan segenap pihak termasuk DPRD, agar e-planning dan e-budgetting tersebut benar-benar ditaati, sebagai bagian dari upaya besar untuk reformasi birokrasi secara menyeluruh.