Mayoritas Fraksi Sepakat Menerima 5 RAPERDA untuk Dievaluasi Gubernur

April 02, 2018
Mayoritas Fraksi Sepakat Menerima 5 RAPERDA untuk Dievaluasi Gubernur Ketua DPRD saat menandatangani Nota Persetujuan Bersama dengan Bupati

Mayoritas Fraksi Sepakat Menerima 5 RAPERDA, untuk selanjutnya bisa dievaluasi Gubernur. Hal ini disampaikan 8 fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin, 2 April malam di Ruang Rapat Utama DPRD. Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Afif Nurhidayat, didampingi tiga Wakil Ketua DPRD, lima RAPERDA yang diajukan Pemerintah Daerah, yakni RAPERDA tentang Badan Permusyawaratan Desa, RAPERDA tentang Penetapan Desa, RAPERDA tentang Usaha Pariwisata, RAPERDA tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan dan RAPERDA tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, sepakat disetujui dan selanjutnya bisa diajukan untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah.

Seperti yang disampaikan Miswanto dari Fraksi PDI Perjuangan yang berharap Peraturan Daerah yang dihasilkan berkualitas seperti yang diharapkan banyak kalangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kabupaten Wonosobo, sehingga Peraturan Daerah yang dibuat tidak hanya sekedar peraturan yang tertulis saja, namun harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh stake holder sehingga tujuan awal dari Peraturan Daerah dapat tercapai.

H.M.Ilyas Ali dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan, meski pihaknya menyetujui kelima RAPERDA untuk dievaluasi Gubernur, namun tetap memberi beberapa catatan, seperti RAPERDA tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa mencermati perkembangan tekonologi informasi yang masuk ke desa, Fraksi PKB mendorong agar selain melaksanakan fungsi pemerintahan, anggota BPD juga memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi atau setidaknya mengetahui cara kerja aplikasi perencanaan dan penganggaran desa, dimana pada saat ini seluruh desa telah menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis komputer baik online maupun offline, sehingga BPD bisa melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan APBDesa dengan baik.

Untuk RAPERDA tentang Penetapan Desa, pihaknya melihat bahwa hal ini merupakan langkah strategis untuk memberikan arah dan kepastian hukum bagi pengembangan desa. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut pihaknya sangat mendorong adanya peran serta pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat setempat, dalam menetapkan klausul tentang desa di wilayah masing-masing. Dalam RAPERDA tentang Usaha Pariwisata, Fraksi PKB berharap Peraturan Daerah ini bisa menjadi pedoman pelaksanaan program-program kepariwisataan yang terukur dan terarah sebagai wujud keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata.

Terkait RAPERDA tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan, pihaknya berharap agar peraturan tersebut dilaksanakan dengan baik dan mendorong Dinas terkait untuk terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Sedangkan terkait RAPERDA tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang  Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, Fraksi PKB mendorong agar penempatan lokasi menara harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan dengan melibatkan peran masyarakat dalam menentukan kebijakan lain yang belum tertuang dalam Peraturan Daerah ini untuk penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum.

Adapun Saryati dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan dengan disetujunya RAPERDA tentang Badan Permusyawaratan Desa untuk dievaluasi Gubernur, bisa memperjelas arah dan tugas serta kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah, sehingga untuk mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, responship, profesional dan bertanggung jawab bisa tercapai. Sedang terkait disetujuinya RAPERDA tentang Penetapan Desa, pihaknya berharap Peraturan Daerah ini bisa menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan, penetapan, dan proses pembentukan desa serta sebagai penghormatan desa yang sudah ada di Kabupaten Wonosobo dan terkait RAPERDA tentang Usaha Pariwisata, pihaknya berharap semua kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kepariwisataan harus memiliki perspektif dapa Peraturan Daerah ini.

Sedangkan Rohman dari Fraksi Gerindra-PAN berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo agar benar-benar melaksanakan Perda-Perda dan kebijakan-kebijakan daerah yang sudah disepakati bersama antara DPRD dan Bupati. Selain itu dengan adanya perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pihaknya berharap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk segera menyelesaikan administrasi kependudukan untuk masyarakat Wonosobo yang belum memiliki E-KTP sejumlah 18.847 orang.

Maryadi dari Fraksi Partai NasDem menyampaikan, bahwa Peraturan Daerah yang nantinya disahkan sudah sesuai dengan Kaidah-Kaidah yang berlaku, mengakomodir muatan lokal serta tidak bertentangan dengan hukum diatasnya. Terkait Peraturan Daerah tentang Usaha Pariwisata, agar dalam pelaksanaananya nanti benar-benar dapat memberikan kemanfaatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan, dan dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi, diharapkan ke depan, khusus daerah-daerah yang masuk kategori minim sinyal di Kabupaten Wonosobo, data terfasilitasi dengan pembangunan menara telekomunikasi, sehingga pemerataan akses informasi bisa benar-benar dirasakan semua lapisan masyarakat.

Sementara Edi Supriyanto, dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat menyampaikan, terkait Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan, terhadap ketentuan Pasal 121 ayat (4) dimana untuk keterlambatan melapor atas kehilangan dokumen seperti Akta Pencatatan Sipil, E KTP, KK, dikenakan denda keterlambatan melapor dengan rincian : 5 – 10 hari sebesar 25 ribu, 10 – 15 hari 50 ribu dan lebih dari 15 hari sebesar 100 ribu. Pihaknya memandang ini cukup memberatkan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan pedesaan. Pihaknya meminta harus disadari bersama bahwa kondisi riil masyarakat Wonosobo, terkadang keterlambatan pengurusan kehilangan administrasi juga dikarenakan faktor biaya untuk pengurusannya dan transportasi. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar besaran biaya keterlambatan pengurusan bisa ditinjau ulang atau bahkan bila memungkinkan dapat dihilangkan, karena administrasi kependudukan juga merupakan hak dasar bagi masyarakat.

Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, menyampaikan apresiasi atas pembahasan bersama oleh Eksekutif dan Legislatif terhadap lima rancangan peraturan daerah, yaitu Perda tentang BPD, Perda tentang Penetapan Desa, Perda tentang Usaha Pariwisata, Perda tentang Perubahan atas perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama.

Menurutnya, pembahasan dan penetapan beberapa Perda pada awal tahun ini, seperti yang dilakukan tahun lalu, diharapkan bisa mempercepat langkah kebijakan untuk mencapai sasaran strategis pembangunan sesuai amanat RPJMD Tahun 2016-2021. Pihaknya menyadari, bahwa pembahasan Raperda-Raperda dimaksud banyak memunculkan dinamika dalam pembahasannya, khususnya persoalan antara pelaksanaan desentralisasi dan kesesuaian antara Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam implementasinya, kearifan dalam muatan lokal lebih sering bersinggungan dengan kesesuaiannya dengan peraturan diatasnya. Namun demikian pihaknya maklum, bahwa dinamika dan perbedaan perspektif yang terjadi dalam pembahasan sama-sama bertujuan untuk Wonosobo yang lebih baik.

Bupati menaruh harapan, pasca penetapan Raperda ini seluruh pihak terutama eksekutif dan legislatif, bersama-sama dapat mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama, secara konsekuen dan konsisten.