Fraksi-Fraksi DPRD Beri Pendapat Umum Atas Pengajuan 5 RAPERDA Eksekutif

Maret 09, 2018
Fraksi-Fraksi DPRD Beri Pendapat Umum Atas Pengajuan 5 RAPERDA Eksekutif Rochman dari Fraksi Gerindra PAN saat sampaikan Pendapat Umum Fraksi atas 5 RAPERDA

Fraksi-Fraksi DPRD memberi pendapat umum atas pengajuan 5 RAPERDA yang diajukan pihak Eksekutif, dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 5 RAPERDA Pemerintah Daerah, Jum’at, 9 Maret di Ruang Utama DPRD.

Secara umum seluruh fraksi di DPRD sepakat agar 5 RAPERDA yang disampaikan eksekutif, yakni Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda tentang Penetapan Desa, Raperda tentang Usaha Pariwisata, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang  Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, bisa dibahas di tingkat PANSUS. Meski demikian beberapa fraksi memberikan catatan atas pengajuan r RAPERDA yang sebelumnya disampaikan oleh Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, dalam Rapat Paripurna DPRD.

Seperti yang disampaikan Rochman dari Fraksi Gerindra PAN, yang melihat terkait pengajuan Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa dengan berlakunya Undang – Undang nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan selama terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 tentang desa maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga pihaknya berpendapat bahwa Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, terutama didalam Pasal 34 ayat 1, point e “ Anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)” sedangkan didalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didalam Pasal 61 point C “ Badan Permuswaratan Desa berhak mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”, harus dijelaskan secara detail oleh Pemerintah Kabupaten.

Kemudian dalam Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa terutama didalam Pasal 24 tentang Larangan Anggota BPD terutama point h “ Anggota BPD dilarang menjadi pengurus partai politik”. Secara riil di lapangan banyak anggota BPD merangkap menjadi pengurus atau kader Partai Politik. Hal ini juga diminta dijelaskan secara detail oleh Pemerintah Kabupaten. Selain itu pihaknya mohon tanggapan Pemerintah Kabupaten, terkait Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa agar didalamnya ditambahkan pasal – pasal yang lebih menekankan Petunjuk Lapangan dan Petunjuk Tekhnis ( Juklak dan Juklis ) Fungsi BPD sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Wonosobo, sehingga Raperda tersebut tidak terkesan copy paste dari Peraturan – Pertauran diatasnya.

Untuk Raperda tentang  Penetapan 236 Desa di Kabupaten Wonosobo, Fraksi Gerindra PAN menilai bahwa berdasarkan konstitusi dibentuknya Undang – Undang Pemerintah Daerah termasuk dalam hal pengaturan tentang otonomi Daerah, pada dasarnya “ Otonomi Daerah” memiliki perbedaan makna dengan “ Otonomi Desa”. Otonomi Daerah merupakan implikasi dari kebijakan desentralisasi penyelenggaraan Pemerintahan melalui penyerahan sebagian kewenangan Pemerintah kepada Daerah, sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Maka dari hal tersebut Fraksi Partai Gerindra PAN meminta Pemerintah Kabupaten agar dalam RAPERDA tentang Penetapan 236 Desa di Kabupaten Wonosobo disesuaikan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terutama Pasal 8 Ayat 3 tentang Persyaratan Pembentukan Desa.

Dengan adanya Raperda ini Fraksi Partai Gerindra PAN mempertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten tentang kejelasan tujuan dari Raperda tersebut, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan atau tidak, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan.

Sedangkan terkait Raperda tentang usaha jasa pariwisata, pihaknya menilai bahwa dalam sejarah pembangunan suatu Daerah, pariwisata telah terbukti berperan penting dalam perkembangan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi di beberapa Daerah yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan Pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan ribuan bahkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke berbagi wilayah. Maka dari hal tersebut Fraksi Partai Gerindra PAN berpendapat agar pasal didalam Raperda tentang Usaha Jasa Pariwisata terutama untuk Bab IV Usaha Pariwisata Bagian Kesatu, Pasal 7, ayat 2 “Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a memiliki kriteria : Kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau Hasil penjualan Tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,- ( Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ), agar ditinjau kembali dengan mempertimbangan kemampuan dan kearifan lokal  dengan harapan bisa menanggulangi tumbuhnya tempat Pariwisata secara illegal.

Untuk Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pihaknya menilai bahwa kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik melahirkan Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang baik pula. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar akan menambah beban ekonomi dan pembangunan, bila tidak diperdayakan secara baik. Maka dari uraian tersebut Fraksi Partai Gerindra PAN mempertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten tentang kelancaran dan percepatan proses pencetakan dan pendataan E-KTP yang selama ini sebagian besar masyarakat masih banyak yang memiliki KTP sementara atau Surat Keterangan (Suket). Sementara untuk Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, pihaknya menilai bahwa perkembangan jaringan telekomunikasi yang pesat sangat membantu kelancaran dan kemudahan didalam komunikasi. Untuk menunjang kemudahan telekomunikasi tersebut, masing – masing operator biasanya membangun tower – tower dipelosok daerah sebagai penguat dan pemancar sinyal atau jaringan tanpa memperdulikan keselamatan masyarakat disekitar tower akibat dampak robohnya tower maupun radiasi yang ditimbulkan. Dengan mendasarkan pada Review Dokumen Cell Plan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2017 yang lalu, maka dengan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama pihaknya mempertanyakan tentang pendapatan retribusi dari menara telekomunikasi.

Senada, Miswanto dari Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan pada prinsipnya pihaknya sepakat agar ke lima Raperda yang diajukan Pemerintah bisa dibahas di tingkat PANSUS. Pihaknya berharap kelima Raperda yang diajukan tersebut benar-benar bisa mengejawantahkan kaidah-kaidah normatif, akomodatif terhadap aspirasi dan permasalahan yang menjadi kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan teraplikasi secara nyata, sehingga keberadaan Perda yang nantinya tidak sekedar ada dan sekedar dibuat, tetapi lebih dari itu secara konsistensi dapat dijalankan secara efektif sebagai pijakan dan dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance.

Adapun Drs.Ridho dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menekankan agar semangat yang harus dibangun di dalam penyusunan Raperda tentang BPD adalah upaya mengembangkan kehidupan desa yang lebih demokratis, dengan didukung asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul dan asas subsidiaritis, yakni penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal demi kepentingan masyarakat.

Sementara Triyanto, dari Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mengantisipasi masih banyaknya permasalahan-permasalahan implementasi Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo, khususnya sistem dan prosedur untuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Perda, dengan melakukan kajian secara lengkap tentang target yang terukur sehingga capaian dan harapan pelaksanaan Perda tersebut lebih nyata dan bisa dipertangungjawabkan.