Eksekutif Sampaikan Jawaban atas Pendapat Umum Fraksi terhadap pengajuan 5 RAPERDA

Maret 12, 2018
Eksekutif Sampaikan Jawaban atas Pendapat Umum Fraksi terhadap pengajuan 5 RAPERDA Wakil Bupati Saat Sampaikan Jawaban atas Pendapat Umum Fraksi terhadap pengajuan 5 RAPERDA

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyampaikan jawaban atas Pendapat Umum Fraksi terhadap pengajuan 5 RAPERDA, yang sebelumnya disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 5 RAPERDA Pemerintah Daerah. Wakil Bupati Wonosobo, Agus Subagiyo, saat memberikan jawaban eksekutif dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Afif Nurhidayat didampingi Wakil Ketua DPRD, M.Albar, Heru Irianto dan Sumardiyo, Senin, 12 Maret, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran Legislatif, yang telah memberikan pendapat umum terhadap 5 RAPERDA yang disampaikan eksekutif, yakni Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda tentang Penetapan Desa, Raperda tentang Usaha Pariwisata, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama.

Menurutnya untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa, sudah direncanakan dengan cukup baik. Penyusunan Perda Pilkades misalnya, disusun pada Tahun 2016 karena pada tahun tersebut banyak kepala desa yang berakhir jabatannya.

Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa telah dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan Pilkades serentak Tahun 2016 yang menghasilkan  30 kepala desa baru. Demikian halnya dengan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa telah dijadikan pedoman untuk pengisian perangkat desa Tahun 2017 yang menghasilkan 118 perangkat desa baru. Adapun Raperda Badan Permusyawaratan Desa disusun pada Tahun 2018 ini karena memang pada Tahun ini seluruh anggota BPD di Kabupaten Wonosobo akan berakhir masa jabatannya. Pihaknya mengharapkan agar Raperda BPD dapat segera ditetapkan sehingga dapat memperlancar proses pengisian anggota BPD baru secara serentak pada Tahun 2018 ini.

Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa, terkait dengan kode wilayah desa yang diatur dalam Raperda, seluruhnya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Sedangkan untuk penetapan batas desa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa. Selanjutnya mengenai pemekaran desa dan batas desa setelah pelaksanaan Perda tentang Penetapan Desa, hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud sesuai dengan kebutuhan.

Terkait keterlibatan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam penyusunan Raperda tentang Penetapan Desa, pihaknya sangat sependapat. Hal ini ditujukan agar diperoleh keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ditambahkannya bahwa pada pertengahan Bulan Desember Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan public hearing Raperda tentang BPD dan Raperda tentang Penetapan Desa kepada kecamatan dan desa. Hasil public hearing tersebut telah dijadikan sebagai salah satu bahan untuk menyempurnakan Raperda tentang BPD dan Raperda tentang Penetapan Desa. Adapun berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disampaikan Wabup, bahwa ketentuan Pasal dimaksud  memberikan ketentuan persyaratan bagi pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada. Sedangkan yang diatur didalam Raperda penetapan desa adalah desa-desa yang telah ada di Kabupaten Wonosobo dan bukan merupakan pembentukan desa baru.Raperda tentang Penetapan Desa ini merupakan suatu bentuk legitimasi atas desa-desa yang telah ada di Kabupaten Wonosobo.Karena sejatinya setiap wilayah pemerintahan harus mempunyai dasar hukum atas keberadaannya, sedangkan desa merupakan wilayah pemerintahan terkecil di Indonesia yang berada di dalam wilayah kabupaten.

Untuk rancangan peraturan daerah tentang usaha pariwisata, disampaikan Agus, bahwa sebagaimana kaedah-kaedah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, dalam penyusunan sebuah Peraturan Daerah didalamnya termasuk Perda Usaha Pariwisata sudah melibatkan pihak lain diluar Pemerintah, seperti akademisi dalam tahap penyusunan Naskah Akademis, pelaku usaha pariwisata, masyarakat melalui mekanisme public hearing sebelum Raperda ini diajukan kepada DPRD.

Terkait dengan sinkronisasi dengan RPJMD Tahun 2016-2021, dijelaskan Agus bahwa Raperda Usaha Pariwisata pada dasarnya menjadi upaya Pemerintah Daerah dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan dibidang Kepariwisataan, utamanya untuk menyediakan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha pariwisata yang kompeten dan berdaya saing serta membangun citra kepariwisataan sebagaimana semangat Sapta Pesona. Oleh karena itu, hadirnya Raperda Usaha Pariwisata ini akan mengarahkan sinkronisasi/keselarasan pembangunan pariwisata dibidang jasa usaha, karena dengan rancangan peraturan daerah ini akan ada standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.

Mesi demikian, diakuinya untuk standarisasi dan uji kompetensi akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi pelaku usaha jasa pariwisata dan kemampuan keuangan daerah dalam memfasilitasi para pelaku usaha khususnya mereka yang tergolong usaha mikro kecil. Terkait dengan kriteria usaha mikro kecil di bidang pariwisata yang disampaikan dalam Raperda Usaha Pariwisata sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Oleh karena itu, terhadap usulan peninjauan kembali kriteria usaha mikro kecil akan lebih baik dikonsultasikan bersama-sama kepadaKementerian Pariwisata, sembari meyakinkan Kementrian Pariwisata bahwa Kabupaten Wonosobo sangat serius dalam membangun kepariwisataan sebagai pemangku kawasan strategis pariwisata nasional guna mendukung pencapaian target nasional kunjungan wisatawan mancanegara.

Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, khususnya terkait dengan penertiban administrasi kependudukan, mengingat masih banyak penduduk yang menggunakan surat keterangan (Su-ket) dan KTP manual, disampaikan Wabup bahwa Surat Keterangan pengganti KTP-El memiliki fungsi yang sama dengan KTP-El sehingga dapat digunakan untuk kepentingan Perbankan, imigrasi, Kepolisian, Perpajakan, Asuransi, BPJS, Pernikahan dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senantiasa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Perpajakan, Asuransi, BPJS dan lain-lain agar pemegang Surat Keterangan dapat dilayani sebagaimana pemegang KTP-El sesuai dengan fungsinya.

Untuk mengatasi penduduk yang masih memegang KTP Non Elektronik (manual) Pemerintah Kabupaten Wonosobo membuka seluas-luasnya kepada penduduk untuk melaksanakan perekaman KTP-El melalui pelayanan rutin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan pelayanan jemput bola perekaman KTP-El ke desa-desa. Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan pelayanan perekaman KTP-El di 112 desa. Sedangkan Dari Data Kependudukan Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri, cakupan perekaman KTP-El Kabupaten Wonosobo Semester II Tahun 2017 sebesar 95%. Terkait percepatan pencetakan KTP-El, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan upaya-upaya, diantaranya melalui pemberian kewenangan kepada kecamatan untuk melakukan pencetakan KTP-El di 15 kecamatan, Pengadaan sarana berupa alat perekaman dan pencetakan baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun di Kecamatan, dan Menambah tenaga operator pencetakan.

Dari data pencetakan KTP-El Tahun 2017 telah tercetak sejumlah 26.827 keping KTP-El, sedangkan pada Tahun 2018 sampai dengan Bulan Maret telah tercetak sejumlah 23.081 keping KTP-El. Lebih lanjut, disampikan Wabup, pihaknya akan senantiasa berupaya melaksanakan percepatan pencetakan KTP-El baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Kecamatan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat atas terjaminnya ketersediaan blangko KTP-El. Pihaknya mengakui masih banyak pemegang Surat Keterangan pengganti KTP-El yang belum dicetak KTP-El-nya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan blangko yang diterima Pemerintah Kabupaten Wonosobo dari Pemerintah Pusat. Data per 1 Maret 2018 telah diterbitkan sejumlah 79.007 Surat Keterangan yang semuanya belum tercetak KTP-El-nya. Terdiri dari Perekaman baru, pindah datang dan perubahan elemen data.

Kedepan pihaknya akan senantiasa membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait perekaman dan pencetakan KTP-El melalui media sosial, elektronik, cetak maupun kegiatan sosialisasi lainnya. Untuk pengenaan denda pengurusan kehilangan dokumen kependudukan dimaksudkan sebagai upaya edukasi kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga dan merawat dokumen kependudukan yang telah diterbitkan mengingat banyaknya permintaan pencetakan kembali dokumen kependudukan baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun di Kecamatan yang berupa Akta, KTP-El dan Kartu Keluarga. Penerapan Denda kehilangan dokumen kependudukan bertujuan agar masyarakat lebih bertanggung jawab dalam menjaga dokumen kependudukan yang dimilikinya. Pengenaan denda pengurusan kehilangan dokumen administrasi kependudukan merupakan terobosan karena peraturan perundangan tidak mengaturnya.

Terhadap usulan penghitungan ulang atau pencabutan denda keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan perlu dilakukan pengkajian dari aspek ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan aspek efektifitas pelayanan masyarakat dan aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kebijakan penghitungan ulang atau pencabutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sementara untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Da n Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, Wabup menyampaikan bahwa teknologi dan industri telekomunikasi saat ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama untuk sistem komunikasi nirkabel dan/atau bergerak. Hal ini mengakibatkan peningkatan kebutuhan fasilitas-fasilitas yang mendukung terbangunnya suatu jaringan nirkabel, seperti menara telekomunikasi yang menyediakan jaringan untuk berkomunikasi bagi penggunanya. Sedangkan untuk membangun menara telekomunikasi ini memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara. Sehingga hal yang harus dilakukan adalah merancang suatu penataan menara telekomunikasi seluler berdasarkan estetika dan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo, yang kemudian dievaluasi agar memenuhi kebutuhan layanan seluler.

Agus menambahkan, sebagaimana telah disampaikan dalam Penjelasan Pengajuan Raperda, bahwa evaluasi atas penataan menara telekomunikasi bersama telah dilakukan melalui review dokumen Cell Plan pada Tahun 2017 yang lalu. Review dokumen Cell Plan merupakan study kadiah tata ruang serta kajian tentang lingkungan dan estetika, pengembangan dan penyesuaian aplikasi cell plan yang berfungsi untuk mengotomatisasi proses setiap permohonan titik koordinat dari vendor dalam rencana pendirian menara.

Dari sisi regulasi di tingkat pusat, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi memberi kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk turut serta mengatur dan bertanggung jawab dalam menyusun rencana pembangunan dan penggunaan menara bersama. Selain itu, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/3/2009 dan Nomor 3/P/2009, merupakan peraturan yang lebih terperinci mengenai menara bersama. Beberapa aturan tambahan dalam peraturan bersama ini antara lain memberikan waktu tenggat selama dua tahun bagi menara yang telah berdiri untuk beralih ke konsep menara bersama, tidak diperbolehkannya monopoli menara bersama di satu wilayah, pemberian kesempatan yang sama untuk semua operator telekomunikasi pada satu menara bersama, dan memprioritaskan menara telekomunikasi eksisting sebagai menara bersama apabila berada di lokasi yang telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga sangat menekankan, bahwa Raperda tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama harus tetap memperhatikan peraturan lain seperti Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo 2011 – 2031. Oleh karenanya, Review Cell Plan yang telah dilakukan pada Tahun 2017 dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan perubahan Perda tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan lain. Ketentuan yang tetap diperhatikan sebagai contoh adalah misalnya memperhatikan Wilayah atau zona perkotaan dan luar perkotaan, Wilayah atau zona yang tidak boleh didirikan menara seperti halnya Pemukiman padat penduduk, cagar budaya, maupun tempat-tempat lainnya.

Terhadap penempatan menara baru memang harus dilakukan penataan dan perencanaan yang matang. Usulan pendirian menara baru harus sesuai dengan Peraturan yang ada, misalnya apabila titik koordinat lokasi menara baru masih dalam jarak 1.100 meter (zona luar perkotaan) harus ikut pada menara yang sudah ada, dan menjadi menara bersama atau dapat mendirikan menara baru dengan syarat harus jenis menara kamuflase (menyerupai pohon atau bentuk lain) dan bukan berbentuk menara konvensional.

Menara digunakan untuk meletakkan berbagai macam antena. Tinggi menara disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Shelter digunakan sebagai tempat untukmenyimpan berbagai perangkat telekomunikasi. Apabila dilihat berdasarkan jenis lokasinya, menara dapat diklasifikasikan pada dua jenis, yaitu Roof Top (menara yang berdiri di atas atap sebuah gedung) dan Green Field (menara yang berdiri langsung di atas tanah). Sedangkan jika diklasifikasikan berdasarkan struktur bangunan, menara dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Menara Mandiri (Self Supporting Tower), Menara Teregang (Guyed Tower) dan Menara Tunggal (Monopole Tower).

Apabila usulan titik koordinat lokasi menara tidak sesuai dengan ketentuan dalam review Cell Plan maka tidak dikeluarkan rekomendasi dan diberikan surat keterangan bahwa titik koordinat lokasi menara yang diusulkan tidak masuk dalam zona Cell Plan.

Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang. Yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Menara menurut Pasal 1 angka 10 Permenkominfo Nomor 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain: tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama; ketinggian Menara; struktur Menara; rangka struktur Menara; pondasi Menara; dan kekuatan angin.

Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. Sarana pendukung harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Light) dan marka Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Marking).