Komisi A Terima Audiensi Pengurus Masjid At-Taqwa

Februari 14, 2018
Komisi A Terima Audiensi Pengurus Masjid At-Taqwa Komisi A saat terima audiensi Pengurus Masjid Kalierang Selomerto

Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo menerima audiensi pengurus Masjid At-Taqwa Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Rabu, 14 Februari 2018 di Ruang Rapat Banggar DPRD. Dalam audiensi yang dipimpin Ketua Komisi A, Suwondo Yudhistiro, dan didampingi beberapa anggota Komisi A, ikut dihadiri beberapa pihak, seperti dari Badan Pertanahan Nasional, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Pemerintahan Setda, Camat Selomerto, Pemerintah Desa Kalierang dan Tokoh Masyarakat Desa Kalierang.

Menurut Ketua Pengurus Masjid At-Taqwa Desa Kalierang, Slamet Subur, audiensi dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas status tanah masjid yang selama ini menggunakan tanah milik Pemerintah Desa Kalierang. Hal ini yang menjadi ganjalan pihaknya, sehingga meskipun masjid sudah berdiri sejak tahun 1976, namun pihaknya merasa jika belum ada kejelasan status tanah akan mempersulit pihaknya dalam beraktivitas, khususnya demi kenyamanan dan keutamaan dalam beribadah. Slamet berharap tanah tersebut bisa berubah status menjadi tanah wakaf, untuk itu pihaknya berharap Komisi A bisa ikut memfasilitasi agar proses tersebut bisa berjalan dengan baik.

Hal ini ditambahkan oleh tokoh masyarakat desa Kalierang, yang juga mantan anggota DPRD Wonosobo, Musodik, yang menyampaikan bahwa upaya untuk melakukan tukar guling tanah Masjid At-Taqwa Desa Kalierang sudah dilakukan sejak tahun 2013, yang tertuang dalam Surat Kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD Kalierang dengan pihak Masjid At-Taqwa Desa Kalierang, namun sampai sekarang belum kelar, karena belum ditindaklanjuti dengan pembentukan tim atau panitia tukar guling tanah, sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Samsu dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo menyampaikan, pada prinsipnya proses tukar guling tanah milik Pemerintah untuk fasilitas umum bisa dilakukan, asalkan dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2016 khususnya pasal 10 serta Permendagri nomor 4 tahun 2007. Senada Kabag Pemerintahan Setda, Tono Prihatono menyampaikan bahwa sesuai Perbup Wonosobo nomor 28 tahun 2016 dan aturan perundangan yang berlaku, pihak yang berwenang mengesahkan poses tukar guling tanah milik desa ada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga disarankan bagi Pengurus Masjid At-Taqwa Desa Kalierang untuk membuat permohonan agar proses tukar guling tanah bisa dilakukan.

Adapun tokoh masyarakat desa Kalierang, yang juga pengurus FKDM Selomerto, H. Manito Amin, menyampaikan perlunya semua pihak memperhatikan dan menaati aturan yang berlaku sehingga tidak ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi di masa yang akan datang, berkaitan dengan proses tukar guling tanah antara Pengurus Masjid At-Taqwa Desa Kalierang dengan Pemerintah Desa Kalierang.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi tersebut, seluruh peserta rapat menyepakati bahwa pada prinsipnya tanah desa yang digunakan untuk Masjid dan TPQ At-Taqwa dapat diusulkan proses tukar guling untuk kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Pemerintah Desa Kalierang beserta Takmir Masjid At-Taqwa Desa Kalierang dapat mengajukan usulan tukar guling tanah kas Desa kepada Gubernur melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.

Selain itu Takmir masjid At-Taqwa dan Masyarakat agar segera menyiapkan tanah pengganti yang senilai dengan tanah yang sekarang digunakan untuk masjid At-Taqwa Desa Kalierang Kecamatan Selomerto. Terkait dengan penggunaan Tanah Desa yang ada di depan masjid At-Taqwa Desa Kalierang untuk kepentingan umum agar segera diatur dengan Surat Keputusan Kepala Desa.