PC PMII Wonosobo Demo DPRD Wonosobo Tolak Revisi UU MD3

Februari 28, 2018
PC PMII Wonosobo Demo DPRD Wonosobo Tolak Revisi UU MD3 Ketua Komisi A saat temui pendemo dari PMII Wonosobo

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PC PMII Wonosobo berunjuk rasa menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau revisi UU MD3 di depan kantor DPRD Wonosobo, Selasa, 27 Februari. UU MD3 sendiri merupakan undang-undang yang mengatur kewenangan anggota MPR, DPD, DPR, dan DPRD

Tiba di depan kantor dewan, para mahasiswa sudah disambut puluhan anggota Polres Wonosobo. Korps berseragam cokelat ini menjaga pintu masuk ke kantor DPRD. Massa pun hanya bisa berorasi sembari membentangkan spanduk berisi tuntutan mereka di depan polisi.

Menurut Ketua Umum PC PMII Wonosobo, Fatkhul Khorip, pihaknya menolak revisi UU No 17 tahun 2014 tentang MD3 karena bertentangan dengan UUD 1945. Dia menjelaskan, jika UU yang sudah disahkan DPR RI itu kemudian disetujui oleh Presiden, bakal menjadi bukti kemunduran demokrasi di Indonesia. Menurutnya, DPR akan menjadi powerfull dan sulit disentuh hukum, dan jika UU MD3 disahkan, maka sudah mencederai demokrasi.

Selain itu, dalam revisi UU MD3 tersebut, menurut Fatkhul terdapat beberapa pasal yang mengkriminisasi hak berpendapat rakyat, seperti pasal 73, pasal 122 huruf (k) dan pasal 245. Pada pasal 73, dianggap akan menyalahgunakan tugas fungsi pihak kepolisian saat melakukan pemanggilan kepada pihak tertentu yang diundang oleh DPRD, padahal pemanggilan suatu pihak oleh DPR secara teknis merupakan keputusan politik, sedangkan kepolisian bekerja dalam ranah penegakan hukum. Hal ini membuat bentuk kekeliruan yang menjadikan polisi kehilangan identitasnya sebagai penegak hukum. Disisi lain, rakyat akan dengan mudah dikriminalisasi dengan dalih tidak mengindahkan panggilan DPR, padahal ketidakhadiran orang perorangan bisa jadi merupakan salah satu bentuk kritik atas kinerja DPR yang dianggap buruk dan tidak memihak rakyat.

Adapun pasal 122 huruf (k) dan pasal 245 menurut pendemo akan membuat DPR tidak bisa dikritisi, dan ketika mereka melakukan tindak pidana, aparat keamanan harus melalui mahkamah dewan atau persetujuan presiden untuk melakukan penindakan, sehingga pasal 245 memunculkan hak imunitas anggota DPR yang bermasalah dengan hukum.

Ketua Komisi A, Suwondo Yudhitiro beserta wakil ketua Komisi A, Rochman, saat menemui pendemo menyampaikan, pihaknya secara pribadi bisa memahami maksud dan tujuan para pendemo, meski secara kelembagaan, DPRD Kabupaten Wonosobo tidak mempunyai wewenang dalam ikut membahas revisi UU MD3. Namun secara tegas disampaikannya, bahwa selaku pribadi dan sebagai wakil rakyat yang saat ini dipercaya masyarakat untuk duduk sebagai anggota DPRD, ia mendukung aksi PC PMII yang secara tegas menolak pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam revisi UU MD3, yakni dengan menghapus pasal 122 huruf k, pasal 73 dan revisi pasal 245 tentang penambahan hak MKD dalam memberi pertimbangan terhadap pemanggilan anggota DPR yang terjerat kasus pidana. Pihaknya mendukung aksi PC PMII yang akan mendesak Presiden diminta untuk segera mengeluarkan Perppu pengganti UU MD3, sembari membasmi sifat-sifat otoriter di dalam UU MD3.

Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII ini secara keseluruhan berjalan damai, meski demikian para suara mahasiswa saat orasi sempat meninggi dan aksi bakar ban sempat tidak terelakkan, karena anggota DPRD yang mereka tuntut bisa menemui meraka dan mendukung aksi penolakan mereka terhadap revisi UU MD3 tidak kunjung tiba menemui para pendemo, yang mana hal ini menurut Suwondo Yudhistiro, karena saat ini seluruh anggota DPRD Kabupaten Wonosobo sedang melaksanakan reses, sehingga tidak semuanya bisa menemui para pendemo. Setelah berhasil menemui anggota DPRD, pendemo menggelar longmarch dari kantor DPRD Wonosobo menuju Taman Plaza Wonosobo.