Bupati Sampaikan Penjelasan 5 Rancangan Peraturan Daerah

Maret 08, 2018
Bupati Sampaikan Penjelasan 5 Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Wonosobo menggelar Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Penjelasan Bupati Terhadap RAPERDA Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, menyampaikan penjelasan 5 Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Afif Nurhidayat didampingi Wakil Ketua, M.Albar, Rabu, 7 Maret 2018.

Menurut Bupati, 5 Raperda yang diajukan pada kali ini adalah Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda tentang Penetapan Desa, Raperda tentang Usaha Pariwisata, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang  Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama.

Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa diajukan mengingat dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka semua pengaturan yang mengatur mengenai Desa wajib mempedomani Undang-Undang dimaksud. Demikian halnya pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Desa serta peraturan pelaksanaan maupun peraturan tindak lanjutnya. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang selama kurun waktu 2006 sampai dengan 2018 telah membersamai Pemerintah Daerah dalam mengawal kebijakan terkait Badan Permusyawaratan Desa harus segera disempurnakan dan disesuaikan pengaturannya karena tidak selaras lagi dengan Kebijakan tentang Desa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Untuk Raperda tentang Penetapan Desa diajukan mengingat Kabupaten Wonosobo yang dibentuk dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, dengan wilayah administrasi pemerintahannya terbagi dalam 15 Kecamatan, 29 Kelurahan dan 236 Desa. Pada kenyataannya, 236 Desa tersebut belum ditetapkan dalam sebuah produk hukum Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu menginventarisir Desa yang telah mendapatkan kode Desa dan segera menetapkan Desa dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang diajukan kali ini mengatur tentang penetapan 236 Desa yang saat ini sudah ada di Kabupaten Wonosobo, termasuk Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan masing-masing Desa yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Hal ini mengandung maksud bahwa Desa memiliki peran yang semakin vital dewasa ini. Oleh karena itu perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam proses pembentukan atau penetapan desa-desa yang ada di Kabupaten Wonosobo dalam rangka proses pelaksanaan pemerintahan desa serta merupakan bentuk penghormatan atas keberadaan Desa yang telah ada di Kabupaten Wonosobo.

Sedang Raperda tentang Usaha Pariwisata diajukan mengingat kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah. Dinamika dan tantangan dalam konteks lokal, regional, dan global telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

Salah satu komponen pariwisata yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian suatu daerah adalah usaha pariwisata. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, terdapat 13 usaha pariwisata  yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pembangunan kepariwisataan suatu daerah. Adapun ketiga belas usaha pariwisata tersebut adalah daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi,penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta dan spa.

Adapun Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan, diajukan mengingat telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdapat perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan yang semula bersifat stelsel pasif yang mewajibkan kepada penduduk untuk aktif dalam administrasi kependudukan, diubah menjadi stelsel aktif yang mewajibkan kepada pemerintah secara aktif menyelenggarakan administrasi kependudukan melalui Petugas Registrasi. Sedangkan perubahan mendasar dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diantaranya adalah masa berlaku KTP Elektronik (KTP-el) semula 5 tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dan dalam KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Kemudian penggunaan data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota sebagai satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan meliputi alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal. Selain itu pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis, kecuali denda administratif karena keterlambatan pelaporan serta larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan dokumen kependudukan lainnya. Disamping perubahan mendasar ini, terdapat perubahan mendasar lainnya yang secara substansi sudah dimasukkan pengaturannya dalam Rancangan Perubahan Perda dimaksud.

Sementara Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama diajukan karena salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan dengan pelayanan dasar adalah Bidang Komunikasi dan Informatika. Penyelenggaraan telekomunikasi sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi khususnya akses internet dan komunikasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan dan pemanfaatan akses internet dan akses komunikasi yang efektif dan efisien, diperlukan perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi melalui sinkronisasi, sinergitas, serta koordinasi lintas sektor dan wilayah dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya.

Di Kabupaten Wonosobo sendiri belum semua wilayah memperoleh layanan akses internet dengan kualitas yang bagus, bahkan ada desa yang sama sekali belum terjangkau layanan internet, sehingga kebutuhan informasi tidak bisa diakses dengan maksimal yang pada akhirnya dapat mengganggu pelayanan masyarakat.

Disamping hal tersebut, Penataan dan Pembangunan Menara telekomunikasi Bersama yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Wonosobo seiring dengan terlaksananya proses pembangunan dan regulasi yang ada.

Dengan mendasarkan pada Review Dokumen Cell Plan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2017 yang lalu, maka perlu menyesuaikan dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama.

Perubahan dalam Penataan Menara Telekomunikasi Bersama ini sekaligus ditujukan agar selaras dengan perubahan atas retribusi pengendalian menara dalam Perda Retribusi Jasa Umum yang telah dibahas bersama dalam Masa Sidang III DPRD pada Tahun 2017 yang lalu, yang mana pada saat ini sedang dalam proses evaluasi oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.