Mayoritas Fraksi Sepakat Tiga RAPERDA Inisiatif Dibahas Bersama Eksekutif

November 22, 2017
Mayoritas Fraksi Sepakat Tiga RAPERDA Inisiatif Dibahas Bersama Eksekutif Anggota Fraksi PDI P, H Lukman Latif saat menyampaikan PA Fraksi atas usulan 3 RAPERDA Inisiatif

Mayoritas fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo sepakat tiga RAPERDA inisiatif untuk disampaikan kepada Bupati dan selanjutnya bisa dibahas bersama pihak eksekutif. Hal ini disampaikan seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Sumardiyo, dengan agenda Penyampaian Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD terhadap RAPERDA Inisiatif DPRD, Rabu, 22 November di Ruang Utama DPRD.

Seluruh Fraksi sepakat agar tiga RAPERDA Inisiatif DPRD, yakni RAPERDA tentang Perlindungan Cagar Budaya, RAPERDA tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan RAPERDA tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bisa dibahas dengan pihak Pemerintah Daerah, meski beberapa fraksi memberikan beberapa catatan dan harapan.

Seperti yang disampaikan H.Lukman Latif dari Fraksi PDI P, yang melihat bahwa 3 RAPERDA ini sangat penting untuk dilanjutkan dibahas dengan Pemerintah Daerah, karena RAPERDA ini sangat strategis bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Wonosobo.

Pihaknya berharap 3 RAPERDA ini bisa menjadi solusi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, seperti cagar budaya yang merupakan benda kekayaan suatu daerah yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terkait RAPERDA Penanggulangan Kemiskinan diharapkan bisa mengurai berbagai masalah kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat Wonosobo, sedangkan RAPERDA Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan bisa lebih meningkatkan taraf kesejahteraan petani.

Senada Drs.Ridho dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan, perlunya pembahasan pasal-pasal yang mengatur tentang pelaksanaan penelitian dan pengkajian asal usul Benda-benda Cagar Budaya, hubungan Cagar Budaya satu dengan Cagar Budaya lainnya, dimensi kultur masyarakat yang menyertai keberadaan benda-benda Cagar Budaya yang selanjutnya dikumpulkan sebagai data-data dan dokumen untuk mengetahui sejarah masyarakat Wonosobo.

Untuk RAPERDA tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Fraksi PKB melihat bahwa masalah kemiskinan merupakan permasalah pokok yang menghambat pembangunan daerah. Permasalahan utama dalam penanggulangan kemiskinan umumnya adalah belum sinergisnya koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan program dan kegian yang diorientasikan pada penanggulangan kemiskinan. Padahal, Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan merupakan hal penting yang segera dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo untuk mengejar ketertinggalan sekaligus menghapus predikat kabupaten termiskin di Jawa Tengah.

Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan dapat menekan angka kemiskinan menjadi 9 persen. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan persentase kemiskinan Provinsi Jateng pada angka 14,44 persen dan Nasional 11,47 persen. Sementara angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo masih berada pada zona merah dengan angka 21,45 persen.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan pendekatan sektoral semata, akan tetapi harus dilakukan secara terencana, terukur dan terintegrasi serta mengacu pada akar permasalahan yang menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan. Adapun langkah-langkah yang lakukan diantaranya koordinasi dan sinergitas antar pemangku kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada masing-masing OPD yang difokuskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini juga selaras dengan tema pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2018 yakni “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur serta Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Daeran dan Mengurangi Kemiskinan”.

Selain itu, diperlukan pengelompokkan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dijalankan. Pengelompokan yang dimaksud meliputi tiga segmen yakni Kelompok Program Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial, Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, dan Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan UMKM. Setiap kelompok program penanggulangan kemiskinan mempunyai fokus dan tujuan yang berbeda sesuai ciri dan karakteristiknya.

Keselarasan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan penerima manfaat program merupakan faktor penting tercapainya percepatan penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, diperlukan data BPS yang valid sekaligus up to date sebagai acuan resmi sasaran program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Sementara terkait RAPERDA tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Fraksi PKB melihat bahwa pertanian menjadi sektor dominan sekaligus andalan Kabupaten Wonosobo yang kontribusi terhadap PDRB-nya mencapai 40% dibandingkan sektor-sektor lain sehingga pertanian merupakan salah satu urat nadi perekonomian daerah.

Keberhasilan pada sektor pertanian sangat ditentukan oleh para petani yang menjadi subjek langsung pertanian. Namun demikian, petani yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan.

Selaras dengan Nawacita Presiden Republik Indonesia yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui reformasi agraria 9 juta hektar untuk rakyat tani dan buruh tani, maka dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produktifitas pertanian melalui perlindungan terhadap petani. Untuk mewujudkan program pemerintah terhadap masalah pertanian, maka perlu terlebihdahulu diuraikan beberapa permasalahan mendasar pada sektor pertanian sekaligus langkah-langkah yang semestinya dilakukan. Beberapa masalah dan solusi yang ditawarkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai bahan pembahasan RAPERDA antara lain adalah menyempitnya lahan akibat konversi lahan pertanian yang semakin tidak terkendali seperti pembangunan dan penambangan. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi konversi lahan dengan ditetapkannya kawasan lahan abadi yang eksistensinya dilindungi oleh Undang-undang maupun Peraturan Daerah. Disamping itu, penyuluhan atau pelatihan langsung kepada petani hendaknya lebih diintensifkan untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan sempit agar dapat menuwai hasil pertanian yang lebih maksimal.

Keterbatasan modal merupakan salah satu faktor mendasar sulitnya petani untuk meningkatkan produktifitas pertanian. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan permodalan atau bantuan akses permodalan yang mudah bagi petani dengan lembaga keuangan. Terkait masalah ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pernah menyampaikan pentingnya Pemerintah Daerah membuat atau membantu berdirinya koperasi petani diwilayah-wilayah yang memiliki komoditas pertanian unggul.

Merujuk pada permasalahan sekaligus upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menekankan pada dua aspek mendasar agar masalah pertanian dapat mudah dipecahkan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo harus pro petani dan pro pertanian serta diperlukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai dasar hukum untuk mengatur sekaligus menyelesaikan masalah pertanian secara komprehensif.