Badan Pembentukan Perda Sampaikan Penjelasan Tiga Raperda Inisiatif

November 21, 2017
Badan Pembentukan Perda Sampaikan Penjelasan Tiga Raperda Inisiatif Anggota BAPEMPERDA, Saryati, saat menjelaskan 3 RAPERDA Inisiatif

Badan Pembentukan Perda (BAPEMPERDA) DPRD sampaikan penjelasan tiga Raperda inisiatif dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Selasa, 21 Nopember, di Ruang Rapat Utama DPRD.

Dalam Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Heru Irianto, Anggota BAPEMPERDA Saryati menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Adapun tiga RAPERDA yang diusulkan antara lain RAPERDA tentang Perlindungan Cagar Budaya, RAPERDA tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan RAPERDA tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

RAPERDA tentang Perlindungan Cagar Budaya, disusun berdasarkan fakta bahwa Wonosobo adalah kabupaten yang terletak di dataran tinggi, bersuhu udara sejuk karena berada di deretan pegunungan. Potensi sejarah dan budayanya sangat melimpah, demikian juga dengan cagar budayanya. Benda cagar budaya yang telah terinventarisir di Kabupaten Wonosobo ada 132 benda cagar budaya yang dilindungi undang-undang. Lokasinya tersebar di 8 kecamatan.

Pemerintah Daerah dalam mengelola benda cagar budaya yang dikaitkan dengan pengelolaan wisata purbakala, selain untuk memelihara keberadaan benda cagar budaya di Kabupaten Wonosobo, juga untuk menunjang pariwisata. Sedangkan cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu untuk melestarikan cagar budaya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Selain itu agar cagar budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

Untuk Raperda tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, disusun berdasarkan bahwa permasalahan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo masih merupakan perihal yang seharusnya menjadi perhatian bersama khususnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Karena predikat Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah masih melekat erat. Selain untuk mengangkat Kabupaten Wonosobo dari Predikat Kabupaten Termiskin di Provinsi Jawa Tengah.

Disamping itu untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan program percepatan penanggulangan kemiskinan, untuk dijadikan pedoman yang bersifat mengikat dan memaksa kepada seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa tentang pentingnya untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo serta untuk menciptakan program kebijakan yang terintegrasi guna terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan kemudahan akses kebutuhan dasar, aspek administrasi dan kemanfaatan program penanggulangan kemiskinan.

Di sisi lain kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat dan untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagai program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Sementara untuk RAPERDA tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, disusun berdasarkan bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang sistematis dan berkelanjutan.

Sedangkan kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.

Adanya RAPERDA ini diharapkan bisa meningkatkan kemandirian dan kedaulatan petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik di Kabupaten Wonosobo, melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani di Kabupaten Wonosobo, menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani di Kabupaten Wonosobo, termasuk untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo serta untuk memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani di Kabupaten Wonosobo.