Seluruh Fraksi Menyetujui Raperda APBD 2018 Dievaluasi Gubernur

November 20, 2017
Seluruh Fraksi Menyetujui Raperda APBD 2018 Dievaluasi Gubernur Ketua DPRD beserta Wakil Ketua dan Wakil Bupati menandatangani RAPBD TA 2018

Seluruh fraksi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya dievaluasi Gubernur Jawa Tengah. Hal ini disampaikan seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap RAPBD Tahun 2018, yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Afif Nurhidayat dan ikut dihadiri Wakil Bupati Wonosobo, Agus Subagiyo, Senin, 20 Nopember malam di Ruang Rapat Utama DPRD.

Meski seluruh fraksi menyetujui RAPBD Tahun Anggaran 2018, namun beberapa fraksi memberikan catatatn strategis. Seperti yang disampaikan Khaedar Riskana dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyampaikan bahwa masih kurangnya dana APBD untuk memenuhi dan mengakomodir aspirasi-aspirasi pembangunan di tengah-tengah masyarakat, maka pihaknya menyarankan kepada Bupati dan jajaran eksekutif agar melakukan terobosan-terobosan baru dalam mencari sumber-sumber pendapatan demi penambahan pendapatan daerah, termasuk Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber-sumber dana dari Provinsi dan Pusat serta perlu adanya survei potensi pendapatan dengan membuat proyeksi pendapatan tidak berdasar asumsi atau kira-kira sehingga akan diketahui potensi baru pendapatan. Peningkatan PAD sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi positif terhadap APBD Kabupaten Wonosobo, sehingga dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya upaya intensifikasi, optimalisasi, dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah lain untuk pencapaian target pendapatan seperti sumber pendapatan dari sektor pajak perlu dimaksimalkan karena masih ada tunggakan pajak yang mencapai 8 milyar, termasuk retribusi parker yang sebenarnya masih bisa digenjot karena pendapatan dari sektor parkir masih terbilang sangat rendah.

Fraksi PDI Perjuangan berharap struktur perangkaan anggaran APBD 2017 dimaksimalkan dalam hal penanggulangan kemiskinan dan upaya peningkatan kemakmuran rakyat Wonosobo yaitu dengan meningkatkan perlindungan produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat miskin atau kurang mampu, memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin, peningkatan akses keterampilan serta optimalisasi pengelolaan aset dan sumberdaya lokal, serta meningkatkan kemudahan akses permodalan termasuk berbagai kredit untuk usaha mikro dan rumah tangga kurang mampu.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan agar seluruh proses pengadaan hingga pengerjaan proyek di tahun anggaran 2018, harus dilaksanakan dengan mekanisme yang benar, dan proyek dapat diselesaikan tepat waktu secara wajar, dan pemerintah harus terus melakukan pengawasan yang intensif terhadap para rekanan pelaksana untuk menjaga kualitas pekerjaan proyek dan harapannya bisa selesai tepat pada waktunya sehingga pembangunan akan cepat dirasakan masyarakat dan diharapkan pula seluruh OPD melaksanakan kegiatan secara maksimal serta pemerintah daerah untuk lebih cermat lagi terhadap program-program yang termuat dalam APBD 2018 sudah mencerminkan prioritas pembangunan infrastruktur strategis kabupaten yang akan mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wonosobo serta apakah nantinya bisa dilaksanakan atau tidak agar di tahun 2018 nanti tidak ada lagi kegagalan pelaksanaan proyek/program pembangunan karena alasan “waktu yang terbatas”.

Senada, M.Ilyas Ali dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan bahwa kebijakan anggaran daerah Kabupaten Wonosobo yang meliputi pendapatan dan belanja daerah harus disertai komitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata. Secara ringkas dari RAPBD TA 2018, rencana kenaikan pendapatan daerah TA 2018 sebesar 1 triliun 743 milyar 153 juta 642 ribu 750 rupiah. RAPBD pada tahun 2018 dialokasikan sebesar 1 triliun 850 milyar 398 juta 642 ribu 750 rupiah sehingga TA 2018 mengalami defisit sebesar 107 milyar 245 juta rupiah, untuk itu pihaknya memberikan catatan dan penekanan agar melakukan sinkronisasi kegiatan dan memastikan alokasi APBD tidak mengalami tumpah tindih kegiatan antar OPD serta mengurangi alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan bersifat seremonial dan lebih memprioritaskan alokasi APBD untuk menunjang visi pembangunan tahun 2018 yakni terwujudnya Wonosobo bersatu untuk maju, mandiri dan sejahtera untuk semua dan tema pembangunan tahun 2018 yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur serta ekonomi untuk meningkatkan daya saing daerah dan mengurangi kemiskinan.

Sedangkan Saryati dari Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan usulan strategis yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD pada enam strategi prioritas yakni peningkatan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi, perluasan basis dan jenis PAD, menyesuaikan nilai jual tarif pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengelolaan asset daerah, pengawasan dan pengendalian obyek pajak serta retribusi dan pembinaan terhadap kinerja perusahaan daerah.