KPK Sosialisasikan Pengisian e-HKPN bagi Anggota DPRD Wonosobo

November 03, 2017
KPK Sosialisasikan Pengisian e-HKPN bagi Anggota DPRD Wonosobo KPK memberikan sosialisasi E-LHKPN kepada anggota DPRD Kabupaten Wonosobo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sosialisasi seputar Peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sekaligus pengenalan aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berbasis Elektronik (e-LHKPN) kepada anggota DPRD Kabupaten Wonosobo, Jum’at, 3 November di Ruang Rapat Utama DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Afif Nurhidayat, menyampaikan melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Wonosobo memiliki kepatuhan pada aturan dan kesadaran moral sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, yang mempunyai tanggung jawab menyampaikan harta kekayaannya dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Melalui pengisian e-LHKPN ini juga diharapkan bisa menjadi wahana bagi tiap anggota DPRD untuk menanamkan sifat kejujuran, integritas dan keterbukaan penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan yang bersih jujur dan transparan, mengingat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, penyelenggara negara harus bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Tidak kalah penting, mewujudkan pemerintahan bersih juga harus disertai komitmen dari setiap pejabat maupun penyelenggara negara dengan mempraktikkannya termasuk dengan memberikan LHKPN.

Melalui sosialisasi ini, Afif memberikan apresiasi positif kepada anggota DPRD Wonosobo yang memiliki niatan baik untuk memberikan laporan harta kekayaannya, sehingga tujuan dari kegiatan pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, utamanya selain pemahaman kesadaran anggota DPRD Wonosobo untuk memberikan LHKPN juga akan semakin tinggi.

LHKPN sendiri, menurutnya merupakan salah satu cara pencegahan korupsi yang sedang dikampanyekan KPK. Tujuan dari LHKPN ini adalah untuk membantu penyelenggara negara memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan sebagai bentuk transparasi dalam pengelolaan harta kekayaannya dan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan harta kekayaan, sebab dalam LHKPN ini mencakup kejujuran dalam kepemilikan harta, termasuk pula asal-usul dari harta milik anggota DPRD itu sendiri.

David Hartono, dari deputi pencegahan KPK RI menyampaikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meluncurkan aplikasi digital berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berbasis Elektronik (E-LHKPN) yang diatur dalam Peraturan KPK nomor 7 tahun 2016, sejak Desember tahun 2016. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaannya.

Menurutnya, sumber daya manusia KPK hanya sedikit, lalu disibukkan untuk melakukan input data dokumen LHKPN yang terlalu banyak, sehingga untuk efisiensi, KPK membuat aplikasi e-LKPHN, dengan tujuan agar karyawan yang ada di KPK bisa menggunakan tenaga untuk kepentingan yang lebih penting tidak hanya untuk input data LHKPN saja. Aplikasi E-LHKPN sendiri dibagi menjadi 3 modul. Pertama adalah modul pendaftaran LHKPN (e-registration). Kemudian modul pengisian (e-filing) dan ketiga, modul pengumuman LHKPN (e-announcement).

Melalui aplikasi ini KPK juga berupaya untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara di daerah, termasuk anggota DPRD, dalam melaporkan harta kekayaannya. Pelaporan melalui e-LHKPN juga sesuai dengan UU nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain meningkatkan kepatuhan, aplikasi ini juga untuk mempermudah penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan.

Sementara terkait sangsi, bagi anggota DPRD yang belum mengisi e-LHKN bisa terkena sangsi administratif yang bentuknya ditentukan sesuai keputusan lembaga perwakilan rakyat DPRD Kabupaten Wonosobo.