Bupati Sampaikan Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD TA 2016

Juni 19, 2017
Bupati Sampaikan Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD TA 2016 Bupati serahkan RAPERDA Pertanggungjawaban APBD TA 2016

Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016, Senin, 19 Juni dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016, yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Wonosobo, M.Albar, didampingi Wakil Ketua DPRD, Sumardiyo.

Menurut Bupati, penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 ini merupakan bagian dari siklus Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo sudah sesuai peraturan perundang-undangan,  sehingga diharapkan informasi  yang disajikan dapat memenuhi kepentingan  akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan evaluasi kinerja.

LPP-APBD Tahun Anggaran 2016 sendiri telah melampaui tahapan-tahapan, yakni review oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo, yang dilaksanakan dari tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan 30 Januari 2017 dan tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017. Dilanjutkan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK dari tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 dan pemeriksaan secara terinci atau pemeriksaan lanjutan oleh BPK dari tanggal 3 April 2017 sampai tanggal 3 Mei 2017.

Adapun informasi umum yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan ini, terdapat pertumbuhan aset sebesar 785,01 milyar atau 48,51% bila dibandingkan tahun 2015, terdapat kenaikan kewajiban sebesar 696,28 juta atau 19,59% bila dibandingkan tahun 2015 dan terjadi pertumbuhan ekuitas sebesar 784,31 milyar atau 48,51% bila dibandingkan tahun 2015.

Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 ini telah disesuaikan atau dikoreksi sesuai dengan hasil audit BPK. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa paling lama 3 hari sejak rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rencangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disetujui bersama harus dikirim kepada gubernur untuk dievaluasi.

Adapun realisasi APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016 tersebut, untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA ) tahun berkenaan, terbagi dalam dua komponen. Dalam komponen pendapatan, belanja dan transfer, untuk realisasi pendapatan sebesar 1,57 trilyun sedang realisasi belanja dan transfer senilai 1,61 trilyun, sehingga terjadi defisit 43,53 milyar. Sedang dalam komponen pembiayaan, untuk realisasi penerimaan sejumlah 238,10 milyar dan untuk realisasi pengeluaran sebesar 16,03 milyar, sehingga terjadi surplus pembiayaan sebesar 222,07 milyar. Dari kedua komponen tersebut, terjadi SILPA pada tahun 2016 sebesar 178,53 milyar.

Sementara untuk posisi Neraca pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2016, untuk Aset senilai 2,40 trilyun, untuk kewajiban senilai 4,25 milyar dan untuk ekuitas senilai 2,39 trilyun rupiah.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Bupati menyampaikan, bahwa LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Untuk itu pihaknya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran eksekutif yang telah meningkatkan kinerjanya di bidang pengelolaan keuangan daerah maupun kepada legislatif atas dukunganya sehingga opini WTP dapat diraih. Namun opini WTP ini diminta Bupati, bisa menjadi cambuk semua pihak, agar kedepan pengelolaan keuangan daerah semakin bertambah baik, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, sesuai agenda, setelah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016, dilanjutkan dengan menyusun Pandangan Umum Fraksi.