DPRD Sampaikan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2016

Mei 02, 2017
DPRD Sampaikan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2016 Ketua DPRD saat serahkan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati TA 2016

DPRD Kabupaten Wonosobo menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2016, dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, yang digelar Selasa, 2 Mei di Ruang Rapat Utama DPRD.

Dalam Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Afif Nurhidayat, didampingi Wakil Ketua DPRD, M.Albar, Heru Irianto dan Sumardiyo, serta dihadiri anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dan Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, beserta Sekretaris Daerah dan beberapa Pimpinan OPD tersebut, anggota DPRD, Murkamtoro Prasetyo, membacakan rekomendasi DPRD.

Rekomendasi yang diberikan, terbagi dalam 4 rekomendasi. Rekomendasi pertama, adalah rekomendasi secara umum terhadap penyajian laporan dan data, yakni perlu ditambahkan dalam RKPD, skala pengukuran capaian kinerja suatu urusan, sehingga dapat dinilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu urusan. Serta perlu menyamakan indikator dalam perencanaan (RKPD) dengan realisasi (LKPJ) sehingga memudahkan pengukuran terhadap perkembangan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dan perlu kajian konstruktif permasalahan dan solusi atas perbedaan antara perencanaan (RKPD) dengan realisasi kinerja dalam LKPJ, termasuk perlu memperbaiki penyajian data dan perlu analisis faktor penyebab ketidakberhasilan dan keberhasilannya berikut solusinya. Dengan analisis ini maka DPRD akan mudah menentukan perbaikan pelaksanaan urusan tersebut. Seperti realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sekolah Dasar dalam LKPJ yang rendah, dan hasil analisisnya dikarenakan kurangnya gedung sekolah, maka DPRD bisa memperbaikinya kinerja urusan tersebut dengan menambah anggaran untuk pembangunan sekolah baru pada RKPD 2018.

Rekomendasi kedua terkait rekomendasi terkait aspek legal formal, bahwa LKPJ merupakan Laporan Kinerja, dan LKPJ merupakan salah satu bentuk laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah (pasal 69 ayat 1 dan 2 UU Nomor 23 tahun 2014) dan berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2010 bahwa  Fungsi Pengawasan DPRD adalah pengawasan kebijakan yang berorientasi pada pengambilan kebijakan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan menilai sisi outcome atas suatu kegiatan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka bentuk LKPJ adalah laporan kinerja non keuangan yang dirumuskan dalam bentuk indikator Kinerja RKPD merupakan Perameter untuk menyusun LKPJ. Bahwa “LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini” (pasal 16 PP Nomor 3 tahun 2007 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Bahwa Pengukuran Kinerja dalam LKPJ adalah untuk menilai seberapa besar perbedaan (gap) antara kinerja aktual (LKPj) dengan kinerja yang ditargetkan (RKPD).

Berdasarkan perbedaan atau gap tersebut harus dirumuskan permasalahan dan solusinya  untuk selanjutnya disusun rekomendasi oleh DPRD bagi perbaikan dalam penyelenggaraanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, DPRD menilai bahwa Format LKPJ tidak tepat, sehingga Perlu Dilakukan Perbaikan Penyajiannya untuk masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan, Indikator Kinerja  yang dilaporkan dalam LKPJ 2016 berbeda dengan Indikator dalam RKPD 2016, sehingga capaian kinerja dalam LKPJ tidak berdasarkan target kinerja dalam RKPD. Kemudian banyak indikator kinerja dan target capaian dalam RKPD yang tidak dilaporkan dalam LKPJ, dan sebaliknya banyak Indikator beserta Capaian kinerja yang dilaporkan dalam LKPJ namun tidak ada dalam perencanaan (RKPD), permasalahan dan solusi yang dikemukakan atas suatu urusan pemerintahan tidak berdasarkan pada perbedaan antara  perencanaan dan pelaporan, sehingga akan menyulitkan penyusunan rekomendasi bagi perbaikan, tidak adanya parameter untuk mengukur suatu capaian itu dianggap berhasil atau gagal, tidak adanya satuan target yang jelas dalam RKPD, sehingga menyulitkan pemahaman terhadap target, serta diperlukan perbaikan-perbaikan dalam penyajiannya.

Rekomendasi ketiga adalah rekomendasi kinerja, yakni perlu adanya mekanisme koordinasi yang baik dan jelas, dalam lingkungan internal pemerintah daerah, dimana kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan di pemerintah daerah, Sekda sebagai pemegang fungsi kebijakan, monitoring dan evaluasi, maupun dengan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah yang bekerja sesuai tupoksi dan kewenangannya. Kemudian perlu adanya sikap keterbukaan dan kebersamaan antar unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyusun target kinerja dengan laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah, perlunya penataan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya; dimana diperlukan terobosan regulasi terhadap pembantu bupati dan wakil bupati yang tidak memiliki kompetensi dan kapasitas dibidangnya untuk dapat dievaluasi kinerjanya secara reguler tanpa harus menunggu dua tahun agar tidak mengganggu target capaian kinerja bupati.

Berikutnya perlu evaluasi rutin dan berkala  terhadap kinerja organisasi perangkat daerah, termasuk menyangkut leadership pimpinan OPD, perlu perumusan yang jelas terkait kebijakan penambahan penghasilan bagi ASN dengan parameter yang jelas, terukur dan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan serta perlunya langkah Proaktif dalam menyiapkan implementasi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari sisi peraturan pelaksana didaerah maupun administrasi kepegawaiannya agar tidak menjadi celah alasan kekosongan regulasi daerah bagi ASN untuk melakukan hal yang tidak semestinya.

Adapun rekomendasi keempat adalah rekomendasi capaian kinerja utama prioritas, yakni diperlukan konsistensi dan ketegasan dalam penegakan aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah seperti halnya berkaitan dengan penegakan perda terkait dengan keberadaan toko modern, yang  jelas melanggar peraturan yang ada. Dan DPRD akan melakukan pengawasan secara terus menerus sesuai kewenangannya. Kemudian diperlukan ketegasan kepala daerah terhadap pelaksanaan managemen SDM sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan eksekutif terhadap kepemimpinan kepala daerah serta kesungguhan Pimpinan OPD untuk melaksanakan target capaian yang telah dicanangkan dalam RPJMD. Sedangkan dalam rangka menuju kemandirian keuangan daerah, diperlukan terobosan dan ketegasan bupati untuk melakukan langkah-langkah kongkrit dalam memperbaiki kinerja BUMD yang belum menunjukkan kinerja yang jelas dan terukur capaiannya serta diperlukannya ketegasan bupati untuk mampu mengendalikan kinerja Pimpinan OPD agar mampu merealisasikan target kinerja secara bersama-sama.

Selain rekomendasi tersebut, DPRD juga mengungkapan usul, pendapat dan catatan kritis kepada Pemerintah Daerah, bahwa target capaian yang di tetapkan bukanlah sekedar menetapkan target angka-angka saja namun juga harus di ikuti kinerja yang sungguh-sungguh untuk mencapai target tersebut dan bukan sekedar pencapaian angka yang sudah mencapai target namun benar-benar mampu mensejahterakan rakyatnya sesuai capaian angka tersebut.

Berkaitan dengan hal itu, DPRD menilai bahwa perjalanan tiga tahun terakhir kinerja DPRD dalam menjalankan tupoksi dan kewenangannya dalam melakukan rapat-rapat kerja bersama eksekutif untuk membahas hal-hal strategis yang menjadi kebijakan dan program kerja pemerintah daerah kabupaten Wonosobo, dimana dalam setiap rapatnya yang dijadikan catatan kritis untuk kemudian menjadi bahan perbaikan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, adalah ketika tidak dihadirinya rapat-rapat dalam pengambilan kebijakan dan keputusan oleh pengambil keputusan secara langsung yaitu pimpinan organisasi perangkat daerah, malah justru diwakilkan oleh staff yang tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan atas rapat yang dihadirinya. Apalagi jika berkenaan dengan hasil capaian atas kinerja suatu urusann yang menjadi tupoksinya justru malah saling melempar tanggungjawab dengan berbagai alasan yang tidak mencerminkan bahwa pemerintahan adalah sebuah system namun seolah karena personil-personil yang melaksanakannya.

DPRD juga mengajak dengan segenap kerendahan hati kepada unsur penyelenggara pemerintahan yang terlibat didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, menjadikan momentum LKPJ Bupati tahun 2016 ini sebagai titik awal dimulainya perbaikan kinerja pemerintah daerah, dikembalikannya tatanannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab yang tinggi dengan tetap santun melayani namun tegas dalam menegakkan aturan yang ada dengan meningkatkan komunikasi dan soliditas unsur penyelenggara beserta jajarannya.