Bupati Sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Tahun Anggaran 2016

April 04, 2017
Bupati Sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Tahun Anggaran 2016 Bupati saat serahkan laporan LKPJ TA 2016

Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Tahun Anggaran 2016, dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa, 4 April di Ruang Utama DPRD.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan, seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaporan LKPJ 2016 yang disampaikan merupakan bagian dari siklus rutin tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana Bupati menyampaikan keterangan tentang hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016. Penyampaian LKPJ ini sudah diawali dengan surat tertanggal 21 Maret 2017 perihal LKPJ Bupati Wonosobo Tahun Anggaran 2016 sekaligus permohonan kepada DPRD Wonosobo untuk mengagendakan pembahasan LKPJ dimaksud.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perundangan, pihaknya menyampaikan secara singkat pengantar dokumen LKPJ ini untuk kemudian dibahas oleh Dewan bersama jajaran eksekutif. Dalam kerangka regulasi, LKPJ ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD yang merupakan aturan turunan dari Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Pasca Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, belum ada Peraturan Pemerintah yang secara teknis menjelaskan tentang format dan sistematika pelaporan kinerja Bupati sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Di sisi lain, karena nomenklatur urusan pemerintahan sudah berubah seiring penerapan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, maka pihaknya berinisiatif menuangkan pelaporan LKPJ tahun 2016 ini menggunakan nomenklatur urusan pemerintahan yang baru. Apabila pada LKPJ tahun lalu dituangkan dalam urusan wajib dan urusan pilihan, maka sesuai dengan substansi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LKPJ Tahun 2016 dijabarkan ke dalam 4 jenis atau tingkat urusan, yakni urusan wajib pelayanan dasar sebanyak 6 urusan, urusan wajib non pelayanan dasar sebanyak 18 urusan, urusan pilihan sebanyak 7 urusan, ditambah 4 fungsi penunjang dan 3 fungsi lain urusan pemerintahan.

Dalam Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, M.Albar, dan diikuti hampir seluruh anggota DPRD serta eksekutif ini, Bupati menambahkan, bahwa berdasarkan fokus isu tahunan pada periode pertama RPJMD tahun 2016-2021, maka tema pembangunan tahun 2016 adalah “Peningkatan Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah Yang Didukung Oleh Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Tema tersebut dijabarkan ke dalam  fokus prioritas pembangunan pada enam isu yakni penanganan darurat dan kebencanaan, yang difokuskan pada  pembangunan pasar induk Wonosobo, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan penanggulangan bencana.

Berikutnya, Infrastruktur dan Lingkungan, yang difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan, listrik dan irigasi (JALI), air besih dan sanitasi serta  pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), penguatan ekonomi dan ketahanan pangan, yang difokuskan pada pengembangan investasi, peningkatan produksi, dan pemerataan distribusi melalui skema “One Village One Product” dan “One District One Product”, pertanian terpadu dan industri kecil menengah terintegrasi, serta Pariwisata dan ekonomi kreatif, yang difokuskan pada peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata dan wisata kota, untuk mendorong jumlah kunjungan wisata dan menambah lama masa tinggal wisatawan di Wonosobo.

Prioritas lainnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia,  baik pada aspek khusus menyangkut SDM usia sekolah maupun usia kerja yang menyangkut peningkatan kualitas rohani dan jasmani untuk mendorong daya saing Wonosobo, seiring penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN serta tata kelola pemerintahan, dengan fokus penguatan sistem penopang bagi reformasi birokrasi, termasuk data, sistem informasi, serta pemanfaatan e-government bagi layanan publik terutama di kecamatan. Keenam poin prioritas 2016 ini, kemudian diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui APBD tahun 2016.

Adapun dari sisi kebijakan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016 bisa disimpulkan bahwa pendapatan dianggarkan sebesar 1 triliun 723 milyar 957 juta 430,560 ribu rupiah, dapat direalisasi sebesar 1 triliun 575 milyar 601 juta 733,680 ribu rupiah atau 91,39% yang berarti kurang dari anggaran sebesar 148 milyar 355 juta 696,880 ribu rupiah.

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 setelah Perubahan sebesar
1 triliun 945 milyar 936 juta 335,686 ribu rupiah dapat direalisasi 1 triliun 619 milyar 140 juta 120,460 ribu rupiah atau 83,21% kurang dari anggaran sebesar 326 milyar 796 juta 215,226 ribu rupiah.

Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016, untuk Pembiayaan Penerimaan direncanakan sebesar 238 milyar 9 juta 495,126 ribu rupiah dapat direalisasi sebesar 238 milyar 104 juta 871,956 ribu rupiah atau 100,04%, lebih dari anggaran sebesar 95 juta 376,830 ribu yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) direncanakan 238 milyar 9 juta 495,126 ribu rupiah dapat direalisasi sebesar 238 milyar 41juta 846 rupiah. Kemudian Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah direncanakan 0 rupiah dapat direalisasi sebesar 63 juta 871 ribu 10 rupiah. Dan Pembiayaan Pengeluaran direncanakan sebesar 16 milyar 30 juta 590 ribu rupiah dapat direalisasi sebesar  16 milyar 30 juta 590 ribu rupiah atau 100,00 % berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan dianggarkan 16 milyar 30 juta 590 ribu rupiah dapat direalisasi sebesar 16 milyar 30 juta 590 ribu rupiah atau 100,00%. Dengan demikian, menurut Bupati, terdapat Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2016 sebesar 178 milyar 535 juta 895 ribu 176 rupiah.

Dari implementasi APBD Tahun 2016 tersebut, sebagian besar belanja dipakai untuk belanja pelayanan dasar maupun layanan wajib yang bersifat penting untuk mendukung visi RPJMD.