Komisi A dan D Terima Audiensi Pendirian SMK Negeri Watumalang di Desa Binangun

Maret 27, 2017
Komisi A dan D Terima Audiensi Pendirian SMK Negeri Watumalang di Desa Binangun Audiensi perwakilan masyarakat Desa Binangun Watumalang dengan DPRD

Komisi A dan D DPRD Kabupaten Wonosobo memfasilitasi usulan pendirian SMK Negeri Watumalang yang direncanakan dibangun di desa Binangun, dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah, Kecamatan Watumalang, UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Watumalang, Kepala Desa Binangun serta Tokoh Masyarakat Desa Binangun, Senin 27 Maret di Ruang Utama DPRD Wonosobo.

Menurut  Kades Binangun, Umaryadi, pendirian sekolah ini didasarkan pada keinginan masyarakat desa Binangun dan sekitarnya, khususnya para orang tua yang menginginkan anaknya setelah lulus SLTP bisa meneruskan ke jenjang sekolah kejuruan tidak jauh dari tempat tinggalnya. Hal ini sangat mendesak mengingat jumlah lulusan siswa SLTP di desa Binangun dan sekitarnya tiap tahun selalu bertambah, sedangkan wilayah ini termasuk wilayah yang jauh dari sekolah menengah kejuruan. Secara geografis wilayah ini berjarak 30 km dari kota Wonosobo dan 30 km dari Banjarnegara, yang notabene keduanya merupakan wilayah tempat sekolah-sekolah kejuruan berada selama ini. Hal ini dirasa cukup menyulitkan orang tua dan siswa, karena letaknya yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka.

Ditambahkan Kepala UPT Dikpora Kecamatan Watumalang, Suratman, tahun ajaran kemarin ada 2651 siswa asal Watumalang yang lulus SLTP, namun baru 463 diantaranya yang tertampung di Sekolah Menengah Atas di Watumalang, karena jumlah SLTA di Watumalang hanya 4 ditambah kelas jauh di Wonosroyo. Sehingga ada 2142 siswa yang terpaksa bersekolah di luar Watumalang dan bahkan ada yang terpaksa putus sekolah, termasuk diantaranya di wilayah desa Binangun dan sekitarnya, dengan salah satu alasan jarak tempuh sekolah yang terlalu jauh. Untuk itu pihaknya sepakat agar segera dibangun SMKN di Watumalang yang berlokasi di desa Binangun.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, Samsul Maarif, menyampaikan, sebelumnya pihaknya sudah mendapatkan proposal pendirian SMK ini, dan langsung ditindaklanjuti dengan berkoordinasi ke Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, bersama Bupati dan BAPPEDA. Dari koordinasi ini pihak kementerian sangat setuju jika di Wonosobo ada pendirian SMK baru dan siap membantu, karena tahun ini ditargetkan bisa didirikan 75 SMK baru di seluruh Indonesia. Namun dengan syarat, harus tersedia lahan antara 1,5 sampai 2 hektar yang sudah resmi menjadi milik pemerintah, jumah siswa minimal 150 maksimal 200 orang, serta adanya komitmen dari pemerintah. Namun karena sesuai UU nomor 23 tahun 2014, bahwa kewenangan pendidikan menengah atas ada di Provinsi, sehingga pihaknya tetap harus berkoordinasi dengan Pemprov Jateng.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi A, Suwondo Yudhistiro dan Ketua Komisi D, Faizun, serta dihadiri anggota Komisi A dan D ini, diperoleh beberapa kesepakatan, yakni bersepakat untuk mendirikan SMKN 1 Watumalang di Binangun mulai Tahun Pelajaran 2017/2018, yang mana proses pendiriannya difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi  Jawa Tegah, MKKS dan para mitra terkait, dengan pembentukan Tim Pendiri SMKN 1 Watumalang akan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wonosobo.

Untuk pendaftaran calon siswa-siswi tahun Pelajaran 2017/2018 akan menginduk pada SMKN 1 Sukoharjo, dan tempat pembelajaran sementara akan dilaksanakan di gedung SD 1 Binangun Kecamatan Watumalang.

Pemerintahan Desa Binangun sendiri bersedia untuk menyiapkan Tanah Kas Desa Binangun sebagai lokasi pendirian SMKN 1 Watumalang, yang mana proses tukar guling Tanah Kas Desa Binangun yang digunakan sebagai lokasi pendirian SMKN 1 Watumalang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan.