Pansus RAPERDA Penambahan Penyertaan Modal DPRD Kulon Progo Adakan Kunker di Wonosobo

Maret 22, 2017
Pansus RAPERDA Penambahan Penyertaan Modal DPRD Kulon Progo Adakan Kunker di Wonosobo Wakil Ketua DPRD Wonosobo M.Albar saat terima kunker DPRD Kulonprogo

Pansus DPRD Kulon Progo yang membahas RAPERDA tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kulon Progo kepada PT.Selo Adikarto mengadakan kunjungan kerja di DPRD Kabupaten Wonosobo, Rabu, 22 Maret, bertempat di Ruang Utama DPRD.

Menurut Pimpinan Rombongan Kunker, Ponimin Budihartono, kunjungan dilakukan untuk menambah wawasan pansus dan pendalaman materi melalui study banding, sehingga didapat masukan komprehensif yang bisa menjadikan RAPERDA bisa dilaksanakan dan diterapkan dengan baik. Dan yang terpenting bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kulon Progo yang pada ujungnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Wonosobo, M.Albar, didampingi Wakil Ketua DPRD, Sumardiyo dan Ketua Komisi B DPRD Wonosobo, Aziz Nuriharyono, saat menerima kunjungan menyampaikan, bahwa DPRD Kabupaten Wonosobo setiap tahun mendorong Pemda untuk bisa melakukan penyertaan modal atau investasi, khususnya kepada BUMD, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian dan pembiayaan pembangunan melalui sumbangannya terhadap PAD Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Pemerintah dapat memberikan penyertaan modal kepada perusahaan daerah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini juga diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

 Hal ini ditambahkan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Wonosobo, Murkamtoro Prasetyo, yang menyampaikan bahwa Pemkab Wonosobo telah memiliki beberapa Perda terkait penyertaan modal, diantaranya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada Badan Usaha Milik Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Aneka Usaha dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Aneka Usaha.

Adapun upaya legislatif mendorong eksekutif melakukan upaya penyertaan modal kepada BUMD, dilandasi pada upaya untuk meningkatkan PAD, melalui berbagai terobosan dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah dengan tanpa membebani masyarakat, dan melalui pembukaan peluang usaha yang selaras dengan potensi daerah.