PERLUNYA PERDA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Penulis : Drs. A. Abdul Kholiq, MA ( Mantan Ketua Pansus Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana)

Kabupaten Wonosobo sebagai bagian wilayah teritorial Negara Republik Indonesia, secara geografis berada di pegunungan dan perbukitan. Kondisi ini sangat rawan terhadap bencana alam, seperti tanah longsor, banjir lumpur, angin puting beliung, gas beracun, gunung berapi serta ancaman bencana lain yang ditimbulkan oleh tata ruang dan tata wilayah yang tidak responsif terhadap kemungkinan terjadinya bencana. Berdasarkan kategori rawan/potensi bencana. Berdasarkan kategori rawan/potensi bencana, Kabupaten Wonosobo menempati rangking 20 tingkat nasional dan 5 tingkat provinsi Jawa Tengah. Tidak berbeda halnya dengan wilayah lainnya, Kabupaten Wonosobo juga rawan terhadap berbagai bahaya lainnya yang ditimbulkan oleh teknologi, transportasi, gangguan ekologis, biologis serta kesehatan. Sementara itu penanganan bencana di Kabupaten Wonosobo belum sepenuhnya terbangun secara terintegral dan komprehensif. Hal ini ditimbulkan oleh berbagai faktor, antara lain paradigma penanganan bencana yang parsial dan bersifat ad-hoc, sektoral dan kurang terpadu. Penanganan bencana masih memusatkan tanggapan pada upaya pemerintah sebatas pada pemberian bentuan fisik yang dilakukan hanya pada fase kedaruratan. Sementara pada masa recovery dan mitigasi belum menjadi bagian dari program yang dicanangkan.

Penanganan bencana merupakan salah satu wujud komitmen dan kepedulian pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka perlindungan masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat mengharapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk melaksanakan penanganan bencana sepenuhnya. Dalam konteks tradisional maupun modern, penanganan bencana adalah suatu pekerjaan terpadu yang melibatkan masyarakat semua pihak secara aktif dan masif. Pendekatan yang terpadu semacam ini menuntut koordinasi yang lebih baik diantara semua pihak, baik dari sektor pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan melibatkan pula lembaga - lembaga masyarakat, badan - badan internasional dan sebagainya.

Untuk itu, diperlukan inisiasi peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana yang merupakan salah satu bentuk inisiasi hukum di Kabupaten Wonosobo melalui inisiasi peraturan perundang-undangan dibidang penanggulangan bencana, diharapkan ada ide-ide atau tatanan yang dapat diwujudkan dan mampu menghilangkan aspek - aspek negatif yang muncul akibat pengaturan terdahulu yang telah tidak sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat serta kondisi, khusus di Kabupaten Wonosobo.

Oleh sebab itu, dalam rangka integralisasi hukum agar tercipta efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penanggulangan bencana di Kabupaten Wonosobo yang sesuai dengan kondisi kekhususannya dan keadaan dewasa ini, maka dibutuhkan peraturan daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sekaligus pembentukan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Semoga dalam waktu dekat Raperda ini dapat dijadwalkan ulang untuk dibahas dan disahkan menjadi Perda. Amin

Sumber: Gema Legislasi, Jawa Pos, Juni 2013